Pemerintahan bersih dan berintegritas menjadi tuntutan masyarakat di tengah perkembangan era digital saat ini. Penguatan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, menjadi kunci utama untuk mencapai kepercayaan publik.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintah yang bersih. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, menyatakan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan integritas sangat diperlukan agar pelayanan publik bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Urgensi Penegakan Hukum Tegas dan Transparan
Menurut Dr. Sobandi, penegakan hukum tidak boleh bersifat parsial atau hanya menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Justru, upaya pencegahan harus diutamakan agar potensi penyimpangan bisa diminimalisir sejak awal. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mengelola risiko pelanggaran secara efektif.
Selain tindakan hukum, penguatan sistem pengawasan internal menjadi faktor penting. Setiap institusi wajib membenahi proses kerja agar lebih efisien dan akuntabel. Dengan penerapan audit internal secara berkala, kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat ditekan secara signifikan.
Good Governance sebagai Pilar Pemerintahan Bersih
Good governance menuntut adanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Penyusunan kebijakan harus melibatkan publik agar hasilnya sesuai kebutuhan dan nilai keadilan. Praktik good governance juga mewajibkan seluruh aparatur negara untuk patuh terhadap aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika birokrasi.
Data menunjukkan bahwa negara-negara yang mengedepankan transparansi serta pengawasan kuat, memiliki tingkat korupsi yang rendah. Hal ini membuktikan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan wewenang.
Langkah Strategis Memperkuat Penegakan Hukum dan Good Governance
Berikut beberapa langkah penting yang disoroti oleh Mahkamah Agung guna melandasi pemerintahan bersih:
- Meningkatkan peran pengawasan internal di setiap lembaga negara.
- Melakukan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta penggunaan anggaran.
- Menanamkan budaya integritas dan etika di seluruh sektor birokrasi.
- Mengedepankan akuntabilitas, di mana pejabat publik bertanggung jawab atas hasil pelayanannya.
Selain itu, penting untuk membangun sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing guna memberi ruang bagi masyarakat melaporkan indikasi penyelewengan. Proses pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat harus dilakukan secara terukur dan objektif.
Penguatan tata kelola pemerintahan pada akhirnya bertujuan agar negara mampu memenuhi hak masyarakat secara adil. Inovasi berbasis teknologi juga semakin dibutuhkan agar transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai di setiap lini pelayanan publik. Pemerintah hingga tingkat daerah diharapkan terus meningkatkan pengawasan, memperbaiki layanan, serta membangun budaya profesionalisme dan integritas.
