Pemerintah India kini mengusulkan regulasi baru yang mewajibkan pelacakan lokasi berbasis satelit aktif secara permanen di semua smartphone di negaranya. Usulan ini bertujuan memudahkan lembaga penegak hukum mendapatkan data lokasi yang lebih akurat dalam penyelidikan kriminal.
Asosiasi industri telekomunikasi India mengajukan permintaan tersebut karena metode pelacakan saat ini lebih mengandalkan data dari menara seluler yang dianggap kurang presisi. Mereka ingin mengaktifkan fitur Assisted GPS (A-GPS) secara permanen agar tidak bisa dimatikan oleh pengguna.
Namun, raksasa teknologi seperti Apple, Google, dan Samsung menolak keras usulan tersebut. Mereka menilai kebijakan ini berisiko tinggi terhadap privasi dan keamanan pengguna yang jumlahnya ratusan juta.
Alasan Penolakan Apple, Google, dan Samsung
Ketiga perusahaan menilai pelacakan lokasi permanen bisa mengubah smartphone menjadi alat pengawasan masif tanpa batas. Mereka menekankan bahwa tidak ada negara lain yang punya regulasi serupa, sehingga kebijakan ini menimbulkan preseden yang berbahaya.
Apple, Google, dan Samsung juga menyuarakan kekhawatiran tentang konsekuensi bagi individu dengan peran sensitif yang berpotensi terekspos tanpa kendali. Mereka mempertanyakan proporsionalitas pelacakan terus-menerus yang bisa jadi berlebihan dibandingkan kebutuhan investigasi.
Implikasi Privasi dan Teknologi
Para pakar teknologi memeringatkan dampak serius dari pengawasan konstan dalam radius satu meter yang diusulkan. Ini mengaburkan batasan antara investigasi yang sah dan pelanggaran privasi warga negara.
Aturan ini diprediksi akan berimbas luas karena pasar smartphone di India sangat besar, dengan lebih dari 735 juta unit aktif. Sistem operasi Android juga menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar di negara tersebut.
Konteks Regulasi dan Dialog Pemerintah
Usulan pelacakan lokasi permanen muncul di tengah ketatnya regulasi teknologi di India yang kini menjadi sorotan global. Sebelumnya, pemerintah India sempat mencabut aturan yang mewajibkan aplikasi lokal pada perangkat setelah mendapat kritik luas.
Kementerian terkait hingga kini belum memberikan pernyataan resmi soal usulan ini. Dialog tingkat tinggi dengan eksekutif perusahaan smartphone bahkan telah mengalami penundaan, menunjukkan belum adanya kesepakatan.
Teknologi Pelacakan Satelit di Dunia
Fitur A-GPS sendiri tidak baru dan banyak digunakan untuk mempercepat perolehan sinyal GPS dengan bantuan jaringan seluler. Namun, mewajibkan fitur itu aktif terus-menerus dan tidak bisa dimatikan ini adalah langkah unik dan belum pernah diterapkan secara nasional di negara lain.
Teknologi satelit sering dipasarkan untuk keselamatan, misalnya pada jam tangan Garmin dengan fitur komunikasi satelit sebagai alat bantu di kegiatan outdoor.
Dinamika Privasi dan Kedaulatan Data
Perselisihan ini menunjukkan ketegangan antara kedaulatan data yang diupayakan pemerintah dengan prinsip privasi global yang diperjuangkan perusahaan teknologi. Kasus ini juga sejalan dengan kejadian di berbagai negara yang berusaha memperketat pengawasan demi keamanan nasional.
Di masa mendatang, kebijakan ini bisa menjadi tolok ukur bagi negara lain yang mempertimbangkan peraturan serupa dalam mengakses data pengguna melalui perangkat digital secara ketat.
Jalan ke Depan
Perkembangan kebijakan ini sangat bergantung pada dialog antara regulator, perusahaan telekomunikasi, dan pembuat perangkat. Dengan penundaan pertemuan penting, konsensus belum tercapai dan masa depan usulan ini belum jelas.
Sementara itu, teknologi yang dijalankan untuk tujuan keberlanjutan, seperti program offset karbon oleh Telkomsel, tetap menjadi contoh pemanfaatan teknologi dengan tujuan berbeda dan lebih positif.
Kini langkah selanjutnya berada pada pemerintah India; apakah akan melanjutkan dengan revisi atau mencari jalan tengah yang bisa menghormati kebutuhan keamanan sekaligus hak privasi pengguna smartphone. Hasil keputusan tersebut sangat menentukan tren regulasi digital di pasar smartphone terbesar kedua di dunia.
-
-
-
-
