Advertisement

5 Fakta Mengejutkan Isi HP Android Asal Korea Utara yang Jarang Diketahui

YouTuber Mrwhosetheboss baru-baru ini mengejutkan warganet dengan membongkar isi dua ponsel Android dari Korea Utara. Kedua perangkat ini bukan sekadar alat komunikasi, namun lebih menyerupai alat pengawasan dan kontrol negara.

Dalam video yang beredar luas, Arun Maini atau Mrwhosetheboss mengungkap bagaimana ponsel tersebut mengadopsi sistem operasi Android dengan modifikasi ekstrem. Salah satu model yang diuji adalah flagship bernama “Samtaesung 8.” Ponsel ini menarik perhatian karena fitur-fitur yang diterapkan sangat membatasi kebebasan pengguna.

Fitur Pengawasan Total dan Sensor Ketat

Ponsel produksi Korea Utara menerapkan sistem blokir yang sangat ketat pada internet global dan aplikasi populer dunia. Pengguna hanya bisa mengakses jaringan intranet nasional milik pemerintah, bukan internet bebas seperti di negara lain. Setiap akses ke jaringan tersebut memerlukan aplikasi khusus serta proses verifikasi identitas pengguna secara langsung.

Lebih jauh, sensor pengawasan tidak hanya diterapkan pada level aplikasi, melainkan sudah menjadi bagian bawaan sistem operasi. Semua aktivitas yang dilakukan pengguna terekam. Terdapat fitur yang secara otomatis mengambil tangkapan layar setiap kali pengguna melakukan tindakan tertentu di ponsel, termasuk ketika mereka mengetik sesuatu, bahkan hanya untuk sekedar menulis catatan.

Daftar Pembatasan Ekstrem Pada Fitur HP Korea Utara

Berbeda dengan ponsel Android global, perangkat ini memiliki sejumlah batasan besar:

  1. Pemblokiran internet global dan aplikasi eksternal
    Tidak ada akses ke YouTube, WhatsApp, atau aplikasi media sosial internasional.
  2. Kewajiban verifikasi identitas untuk aplikasi apa pun
    Bahkan untuk sekedar membuka browser internal, pengguna harus menunjukkan data pribadi.
  3. Pemantauan ketat pada sistem pengetikan
    Kata kunci tertentu seperti “Korea Selatan” langsung diblokir dan tidak dapat diketik.
  4. Screenshot otomatis aktivitas pengguna
    Sistem merekam setiap tampilan aplikasi, pesan, hingga dokumen yang dibuka pengguna.
  5. Larangan keras instalasi aplikasi baru tanpa izin negara
    Tidak ada akses ke toko aplikasi global. Semua perangkat lunak harus mendapat persetujuan pemerintah.
  6. Pembatasan transfer file
    File eksternal terutama yang berasal dari perangkat USB atau Bluetooth sangat dibatasi dan diperiksa otomatis.

Desain Software Kental Propaganda

Tampilan antarmuka pada ponsel Android Korea Utara cenderung sederhana dan seragam. Sebagian besar aplikasi yang tersedia berkaitan dengan propaganda serta informasi resmi pemerintah. Tidak ditemukan layanan streaming musik atau gim populer seperti pada Android lain. Sebagian aplikasi bahkan menampilkan notifikasi peringatan apabila ditemukan aktivitas yang dianggap tidak sesuai aturan negara.

Mrwhosetheboss juga menyoroti sistem keamanan ganda yang diterapkan. Semua file yang diunggah atau diunduh dari perangkat akan diperiksa secara manual maupun otomatis. Bila terdeteksi file yang mencurigakan, perangkat dapat langsung melakukan penguncian hingga perangkat hanya dapat digunakan untuk panggilan darurat.

Privasi Pengguna Tidak Ada

Dari pengujian Mrwhosetheboss, terungkap bahwa privasi nyaris tidak ada dalam penggunaan smartphone di Korea Utara. Semua aktivitas dicatat oleh sistem dan dapat diakses oleh otoritas negara kapan saja. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep smartphone di negara lain yang umumnya menjunjung tinggi privasi pengguna.

Dalam situasi global saat ini, ponsel dari Korea Utara menjadi bukti bagaimana teknologi bisa diubah menjadi instrumen pengawasan kolektif. Pemerintah setempat memang sengaja membatasi perkembangan teknologi digital demi menjaga kontrol atas informasi dan interaksi warganya.

Tingginya pembatasan dan sensor di ponsel tersebut menjadi peringatan nyata bahwa tidak semua negara menerapkan teknologi dengan asas kebebasan dan transparansi. Pengalaman Mrwhosetheboss membongkar ponsel Android Korea Utara mengingatkan masyarakat global akan pentingnya kebebasan digital dan hak atas privasi teknologi yang kini sering dianggap remeh di banyak negara.

Baca selengkapnya di: tekno.kompas.com

Berita Terkait

Back to top button