India sedang mempertimbangkan regulasi keamanan baru untuk smartphone yang dapat berdampak besar pada pasar perangkat pintar. Aturan ini mengharuskan produsen ponsel memberi akses kepada pemerintah untuk menerima source code guna analisis kerentanan keamanan.
Pemerintah India juga meminta produsen untuk memberi tahu mereka tentang update perangkat lunak dan patch keamanan utama sebelum rilis ke publik. Langkah ini menjadi bagian dari paket 83 standar keamanan yang dirancang tahun lalu dan berpotensi diterapkan secara hukum di pasar smartphone kedua terbesar dunia dengan hampir 750 juta unit aktif.
Rencana Pengawasan Source Code
Menurut laporan dari sumber industri, pemerintah India ingin melakukan review terhadap source code ponsel dan melakukan pengujian di laboratorium yang ditunjuk di dalam negeri. Produsen smartphone besar telah menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini berisiko membongkar informasi hak milik yang sensitif.
Permintaan akses source code juga dinilai oleh berbagai pelaku industri sebagai langkah yang berdampak besar pada kerahasiaan teknologi. Dalam dokumen internal pemerintahan dan laporan media, terungkap juga adanya pembicaraan lanjutan antara pejabat pemerintah dan pelaku industri guna mencari solusi terbaik.
Rekomendasi Lain dalam Paket Aturan Keamanan
Selain soal source code, pemerintah India turut mendorong beberapa aturan tambahan untuk meningkatkan keamanan siber, antara lain:
- Pembatasan izin aplikasi berjalan di latar belakang.
- Wajibnya opsi untuk menghapus seluruh aplikasi bawaan (preinstalled apps).
- Pemindaian malware secara berkala di seluruh smartphone.
- Kewajiban penyimpanan catatan sistem (system logs) minimal selama satu tahun.
Berdasarkan masukan kelompok industri kepada Reuters, aturan ini berpotensi memperberat kinerja perangkat. Penyimpanan log yang terlalu lama dikhawatirkan menguras memori dan baterai. Selain itu, pemindaian malware secara rutin dapat memperlambat peluncuran update keamanan yang diperlukan pengguna.
Kontroversi dan Tanggapan Pemerintah
Kementerian TI India menyangkal anggapan bahwa aturan ini mewajibkan produsen menyerahkan source code mereka. Pernyataan resmi pemerintah menyebutkan tidak ada paksaan untuk membagikan source code, walau dokumen internal menunjukkan sebaliknya.
Pihak berwenang dan eksekutif industri dijadwalkan bertemu kembali untuk membahas kekhawatiran dan masukan dari berbagai pihak. Perdebatan ini semakin mencuat setelah sebelumnya pemerintah India mengusulkan aplikasi keamanan siber buatan negara wajib diinstal di semua ponsel. Rencana itu ditangguhkan setelah muncul protes luas dari masyarakat dan kalangan pelaku bisnis teknologi.
Dinamika Kebijakan Keamanan Digital di India
Gelombang usulan regulasi terbaru ini menunjukkan kecenderungan pemerintah India untuk memperketat pengawasan terhadap ekosistem digital. Pada kesempatan berbeda, muncul pula gagasan agar semua smartphone di India harus selalu menyalakan layanan lokasi, tanpa opsi mematikannya, walau usulan tersebut belum diadopsi resmi.
Kebijakan ini memancing perhatian global, khususnya di tengah isu privasi dan perlindungan hak konsumen. Banyak pihak menilai perlunya keseimbangan antara kepentingan nasional soal keamanan dengan hak dasar privasi serta keberlangsungan inovasi industri.
India merupakan salah satu pasar kunci bagi produsen smartphone global, mulai dari pemain lokal hingga raksasa internasional. Setiap perubahan standar atau regulasi di negara ini akan berdampak langsung kepada jutaan konsumen dan praktik bisnis manufaktur perangkat pintar.
Hingga kini, proses pembahasan aturan masih berjalan dengan peluang terbuka untuk revisi dan penyesuaian. Diskusi mengenai perlindungan data, keamanan perangkat, serta praktik terbaik dalam memperkuat ekosistem digital tetap jadi sorotan pemain industri dan pemangku kebijakan di India.
