PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) optimistis bahwa target kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 60 Mbps pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai. Namun, pencapaian ini bergantung pada syarat utama dari dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan pro-investasi jangka panjang.
Telkomsel menegaskan bahwa peningkatan kualitas internet tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada operator saja. Regulasi yang stabil dan berkelanjutan dari pemerintah menjadi fondasi penting supaya pembangunan jaringan dapat berjalan merata dan terus menerus di seluruh Indonesia.
Peran Spektrum Frekuensi dalam Percepatan Internet Cepat
Ketersediaan spektrum frekuensi broadband yang cukup menjadi syarat mutlak mendasar untuk memperluas kapasitas jaringan 4G dan mempercepat implementasi teknologi 5G. Spektrum frekuensi merupakan fondasi ekosistem digital nasional yang harus dikelola secara optimal agar layanan dapat berjalan tanpa gangguan.
VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, menekankan, “Tanpa spektrum yang memadai, percepatan 5G akan terhambat dan target 60 Mbps sulit dicapai.” Pengelolaan spektrum yang efisien juga penting untuk memastikan kecepatan internet tetap stabil meski trafik terus meningkat seiring pertumbuhan pengguna.
Strategi Penguatan Jaringan 4G dan Percepatan 5G
Telkomsel mencatat tren peningkatan kualitas jaringan dalam beberapa tahun terakhir melalui modernisasi jaringan 4G dan implementasi 5G secara bertahap. Dalam waktu dekat, perusahaan akan fokus pada beberapa langkah strategis berikut:
- Mengoptimalkan jaringan 4G yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan.
- Memperluas cakupan jaringan 5G di daerah-daerah yang strategis.
- Menjaga kualitas layanan baik di wilayah perkotaan padat maupun daerah terpencil.
Strategi ini diharapkan menjadi tulang punggung transformasi digital nasional serta mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Tantangan Birokrasi dan Regulasi
Selain masalah spektrum, Telkomsel menggarisbawahi pentingnya penyederhanaan proses perizinan dan kepastian hak penggunaan lahan atau Right of Way (ROW). Hambatan birokrasi dan perizinan yang berbelit dinilai masih menghambat ekspansi dan pembangunan infrastruktur jaringan.
Biaya regulasi yang tinggi juga membutuhkan evaluasi agar tercipta ruang investasi yang sehat bagi operator seluler. Abdullah Fahmi menyatakan bahwa harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan selaras supaya pembangunan infrastruktur berjalan cepat dan merata.
Kolaborasi Pemerintah dan Industri sebagai Kunci Sukses
Tujuan mencapai kecepatan internet 60 Mbps bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kesiapan Indonesia memasuki era digital yang kompetitif di kancah global. Konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan sinergi erat antara pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi menjadi prasyarat utama keberhasilan.
Telkomsel berharap agar pemerintah terus memberikan dukungan kebijakan yang mendorong investasi, termasuk dalam pengelolaan spektrum dan kemudahan perizinan. Dengan demikian, target transformasi digital dan peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud pada tahun 2026 sesuai rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital.
Pemerintah dan industri harus terus memperkuat kolaborasi agar infrastruktur telekomunikasi semakin handal dan dapat dinikmati masyarakat secara merata. Upaya bersama ini menjadi modal utama bagi percepatan pemerataan kualitas internet sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital nasional.
