Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk smartphone asing yang masuk Indonesia sejatinya bertujuan baik. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong penggunaan komponen lokal serta membuka lapangan kerja di dalam negeri.
Namun, menurut pengamat gadget Aryo Meidianto, pelaksanaan TKDN selama ini masih kurang tepat. Banyak vendor hanya menggunakan barang-barang remeh untuk memenuhi persyaratan TKDN tanpa ada nilai tambah berarti. Aryo menegaskan bahwa prosedur TKDN tak boleh dibuat asal-asalan agar tidak merugikan pasar dan konsumen.
Pelaksanaan TKDN yang Tidak Maksimal
Aryo memaparkan, kebijakan TKDN harus diterapkan dengan benar dan seimbang untuk semua merek smartphone yang ingin masuk ke Indonesia. “Perhitungan TKDN bisa dari hardware, software, aplikasi, atau investasi. Semua aspek perlu diatur secara proporsional tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Sayangnya, selama ini banyak vendor yang hanya memasukkan komponen-komponen kecil seperti kardus kemasan dan aplikasi buatan lokal yang sebenarnya tidak digunakan konsumen. Bahkan, komponen penting seperti charger biasanya menjadi yang paling tinggi kontribusinya terhadap TKDN.
Aryo mengungkapkan, “Memasukkan kardus kemasan atau aplikasi yang kurang berguna itu cara termudah untuk memenuhi TKDN. Itu artinya, kontribusi produk dalam negeri pada perangkat tersebut masih sangat minim.”
Peran Pabrik Perakitan Lokal
Di sisi lain, langkah vendor membangun pabrik perakitan di Indonesia dinilai positif. Kehadiran pabrik lokal membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa investasi ke dalam negeri. Hal ini juga menjadi bukti bahwa TKDN dapat mendorong tumbuhnya ekosistem industri smartphone di Tanah Air.
Tetapi, Aryo mengingatkan bahwa TKDN tidak boleh berhenti pada tahap perakitan saja. Indonesia perlu meningkatkan produksi komponen bernilai jual lebih tinggi. Contohnya adalah chipset, kamera, RAM, atau motherboard yang selama ini masih diimpor.
Tantangan Pengembangan Komponen Berkualitas
Menurut Aryo, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam memproduksi komponen elektronik kompleks untuk smartphone. Saat ini, hampir tidak ada manufaktur lokal yang memproduksi komponen seperti RAM atau prosesor secara mandiri.
“Jika ingin menambah nilai TKDN yang sesungguhnya, kita harus mulai mengembangkan industri komponen utama, bukan cuma kardus atau aplikasi sederhana,” tambahnya.
Regulasi dan Birokrasi TKDN Harus Disederhanakan
Aryo juga menyoroti birokrasi dalam pengurusan TKDN yang dianggap berbelit-belit dan memakan waktu lama. Proses yang rumit ini dapat menjadi hambatan bagi vendor untuk berinvestasi secara maksimal di Indonesia.
Dia menyarankan agar pemerintah membuat prosedur yang lebih transparan dan sederhana. Dengan begitu, tidak hanya vendor besar, tetapi juga produsen lokal bisa lebih mudah berkontribusi dalam memenuhi TKDN.
Poin Penting Mengenai TKDN Smartphone
Berikut ini ringkasan poin-poin penting terkait pelaksanaan TKDN pada smartphone di Indonesia:
- TKDN harus diterapkan secara proporsional pada hardware, software, dan investasi.
- Banyak vendor masih memakai komponen kecil dan aplikasi lokal yang minim nilai guna.
- Kehadiran pabrik perakitan lokal membuka lapangan pekerjaan dan investasi.
- Industri komponen utama seperti chipset dan RAM di dalam negeri masih belum berkembang.
- Regulasi TKDN perlu disederhanakan dan dibuat tidak diskriminatif untuk semua vendor.
- Pemerintah harus mendorong pengembangan komponen berteknologi tinggi dalam negeri.
Kebijakan TKDN memang bermanfaat untuk memperkuat industri dalam negeri. Namun, menurut pengamat, selama ini isi TKDN pada smartphone masih berupa “barang remeh”. Ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, produsen lokal, dan vendor asing perlu ditingkatkan agar ekosistem industri smartphone di Indonesia benar-benar maju. Secara simultan, komponen bernilai jual tinggi harus diproduksi secara lokal agar TKDN tidak hanya sekadar formalitas saja.
