TikTok Siap Patuhi PP Tunas, 99,1 Persen Konten Bermasalah Sudah Ditangani Proaktif

TikTok menegaskan siap mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Sikap ini menempatkan perlindungan anak sebagai fokus utama di tengah meningkatnya aktivitas pengguna muda di platform digital.

Komitmen tersebut juga memperlihatkan arah baru pengelolaan ruang digital yang lebih ketat dan terukur. Di Indonesia, TikTok menyebut terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan kebijakan internalnya selaras dengan aturan yang berlaku.

Komitmen TikTok di bawah PP Tunas

TikTok menyatakan sejumlah langkah perlindungan sebenarnya sudah berjalan sebelum PP Tunas diterapkan. Salah satu yang paling menonjol adalah moderasi konten secara proaktif, sehingga sistem tidak hanya bergantung pada laporan pengguna.

Menurut pernyataan perusahaan, 99,1 persen konten yang dihapus karena melanggar kebijakan telah ditangani sebelum sempat dilaporkan. Data ini menunjukkan bahwa moderasi berbasis teknologi menjadi tulang punggung dalam menjaga keamanan ekosistem platform.

Langkah yang sudah diterapkan TikTok

TikTok mengandalkan beberapa mekanisme untuk menjaga pengguna muda tetap aman saat mengakses layanan. Pendekatan ini tidak hanya menyasar isi konten, tetapi juga identitas akun dan pengaturan privasi.

Berikut strategi utama yang disebut telah dijalankan TikTok:

1. Moderasi konten proaktif untuk menghapus materi yang melanggar Panduan Komunitas.
2. Sistem deteksi usia untuk mengidentifikasi akun yang diduga tidak memenuhi batas usia minimum.
3. Penangguhan akun yang terindikasi melanggar ketentuan usia pengguna.
4. Lebih dari 50 fitur keamanan, privasi, dan keselamatan yang aktif otomatis pada akun remaja.
5. Penguatan pembatasan interaksi, visibilitas konten, dan kontrol pesan langsung.

Pendekatan otomatis ini penting karena banyak pengguna muda belum memahami risiko digital secara menyeluruh. Dengan pengaturan yang aktif sejak awal, potensi paparan konten tidak sesuai dapat ditekan lebih cepat.

Mengapa perlindungan anak jadi prioritas

Kehadiran anak dan remaja di media sosial membawa tantangan yang lebih besar bagi platform digital. Risiko tidak hanya datang dari konten yang tidak pantas, tetapi juga dari interaksi dengan pengguna lain serta penyalahgunaan data pribadi.

TikTok menempatkan isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab platform global yang beroperasi di Indonesia. Karena itu, perusahaan menilai regulasi seperti PP Tunas dapat menjadi standar minimum untuk memperkuat keamanan anak di ruang digital.

Posisi TikTok dalam evaluasi pemerintah

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan tingkat kepatuhan sejumlah platform terhadap PP Tunas. Hingga 27 Maret 2026 pukul 21.30 WIB, baru dua platform yang disebut patuh penuh, yakni X dan Bigo Live.

TikTok bersama Roblox masuk kategori kooperatif sebagian, yang berarti keduanya sudah menunjukkan itikad menyesuaikan diri tetapi masih perlu penyesuaian lanjutan. Sementara itu, Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube masih dilaporkan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Tantangan besar untuk platform global

Penyesuaian terhadap aturan lokal sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan teknologi besar. Kebijakan global yang seragam harus berhadapan dengan regulasi nasional yang memiliki fokus khusus, termasuk perlindungan anak.

Dalam konteks Indonesia, TikTok menyebut akan terus terlibat secara konstruktif dengan Komdigi, termasuk dalam proses penilaian mandiri. Perusahaan juga berharap regulasi dapat diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh platform digital.

Arah penguatan fitur ke depan

TikTok menegaskan bakal memperbarui fitur keamanan sesuai kebutuhan pengguna Indonesia. Informasi mengenai pembaruan itu akan disampaikan bertahap mengikuti panduan resmi pemerintah.

Langkah tersebut penting karena ancaman di ruang digital terus berkembang, mulai dari konten manipulatif hingga pola interaksi yang menyasar pengguna muda. Dengan kombinasi moderasi konten, deteksi usia, dan perlindungan privasi, platform digital dituntut lebih responsif dalam menjaga keselamatan anak di layanan mereka.