Roblox Dan YouTube Di Ujung Blokir, Batas Perlindungan Anak Memaksa Kemenkomdigi Bertindak

Roblox dan YouTube kini berada di sorotan Kementerian Komunikasi dan Digital karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak, atau PP Tunas. Jika ketidakpatuhan itu berlanjut, pemerintah membuka opsi sanksi hingga pemblokiran operasional di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan dari delapan platform digital yang masuk tahap awal implementasi aturan tersebut, hanya Roblox dan YouTube yang belum dinyatakan patuh. Enam platform lain, yaitu X, Bigo Live, Instagram, Facebook, Threads, dan TikTok, sudah memenuhi ketentuan yang diminta pemerintah.

PP Tunas dan target perlindungan anak di ruang digital

PP Tunas mulai berlaku pada 28 Maret 2026 dan menjadi dasar pemerintah untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun di layanan digital tertentu. Aturan ini lahir untuk memperkuat perlindungan anak dari risiko interaksi yang tidak aman, konten yang tidak sesuai usia, serta paparan fitur digital yang bisa berdampak buruk bagi pengguna muda.

Pemerintah meminta platform besar menyesuaikan sistem mereka agar lebih ketat dalam memverifikasi usia pengguna. Selain itu, platform juga harus membatasi akun anak sesuai kategori umur dan memastikan fitur komunikasi tidak membuka ruang yang berisiko bagi pengguna di bawah umur.

Roblox belum dianggap patuh penuh

Dalam penjelasannya, Meutya menyebut Roblox sebenarnya sudah melakukan sejumlah penyesuaian secara global. Salah satu langkah yang disebut pemerintah adalah kehadiran layanan Roblox Kids untuk anak usia 5–12 tahun dengan sistem verifikasi usia.

Meski begitu, Kemkomdigi menilai penyesuaian itu belum cukup. Pemerintah masih menemukan kemungkinan komunikasi dengan pengguna yang tidak dikenal, sehingga Roblox belum dapat dinyatakan sepenuhnya patuh terhadap PP Tunas.

Berikut poin penting terkait posisi Roblox menurut pemerintah:

1. Sudah ada penyesuaian fitur di tingkat global.
2. Roblox Kids tersedia untuk anak usia 5–12 tahun.
3. Sistem verifikasi usia sudah diterapkan.
4. Masih ada celah komunikasi dengan pengguna yang tidak dikenal.
5. Belum dinyatakan patuh penuh terhadap PP Tunas.

Pernyataan pemerintah ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang diminta bukan hanya perubahan tampilan atau fitur, tetapi juga perlindungan teknis yang benar-benar menutup risiko interaksi berbahaya bagi anak.

YouTube sudah ditegur secara administratif

Untuk YouTube, pemerintah menempuh jalur serupa tetapi dengan dinamika yang berbeda. Kemkomdigi menyatakan telah mengirim surat teguran pertama karena YouTube belum memenuhi ketentuan secara penuh, meski sudah melakukan penyesuaian awal.

Salah satu contoh penyesuaian yang disebut adalah penandaan usia “mungkin 16 tahun”. Namun, pemerintah menilai formulasi seperti itu belum sesuai dengan aturan hukum di Indonesia karena tidak memberi kepastian perlindungan yang tegas.

“Dalam aturan hukum tidak boleh ada kata ‘mungkin’,” kata Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah menuntut kepatuhan penuh dan bukan kepatuhan sementara.

Daftar platform yang sudah dan belum patuh

Berdasarkan keterangan Kemkomdigi, posisi delapan platform yang masuk tahap awal implementasi PP Tunas adalah sebagai berikut.

Data ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan pendekatan bertahap, tetapi tetap memberi batas tegas bagi platform yang belum menyesuaikan sistemnya. Jika dua platform tersebut tak segera memenuhi ketentuan, sanksi lanjutan bisa dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.

Ancaman blokir jadi sinyal serius bagi platform digital

Kemenkomdigi menegaskan bahwa sanksi pemblokiran operasional tetap disiapkan bagi platform yang tidak mematuhi PP Tunas. Ancaman ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak sekadar mengeluarkan imbauan, tetapi benar-benar menuntut implementasi teknis dari setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Langkah ini juga menandai perubahan pendekatan negara dalam mengawasi ruang digital. Pemerintah kini menaruh perhatian lebih besar pada keamanan anak, terutama di layanan yang memiliki interaksi pengguna luas, fitur sosial, dan sistem rekomendasi konten yang sulit diawasi langsung oleh orang tua.

Mengapa isu ini penting bagi pengguna dan orang tua

Bagi pengguna, terutama anak dan remaja, kebijakan ini bisa mengubah cara mereka mengakses platform digital populer. Bagi orang tua, PP Tunas memberi dasar perlindungan yang lebih kuat agar anak tidak mudah masuk ke ruang digital yang tidak sesuai usia.

Pemerintah mendorong platform untuk membangun sistem yang lebih aman sejak awal, bukan menunggu masalah muncul dulu. Dalam konteks itu, langkah terhadap Roblox dan YouTube menjadi ujian penting apakah perusahaan teknologi global mau mengikuti aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.