Lebih dari 70 organisasi hak sipil mendesak Meta untuk tidak menghidupkan kembali teknologi pengenalan wajah di kacamata pintarnya. Desakan itu muncul karena fitur tersebut dinilai bisa membuka jalan bagi pengawasan diam-diam di ruang publik dan memudahkan penyalahgunaan oleh pihak berbahaya.
Surat yang dikirim ke CEO Meta, Mark Zuckerberg, itu berasal dari koalisi yang mencakup ACLU, Electronic Privacy Information Center, Fight for the Future, dan Access Now. Mereka menilai teknologi pengenalan wajah pada perangkat wearable seperti smart glasses membawa risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan fitur tambahan.
Kekhawatiran utama soal pengawasan tanpa izin
Koalisi tersebut menolak gagasan bahwa risiko teknologi ini bisa diatasi hanya dengan perubahan desain produk atau opsi opt-out. Mereka menilai, orang yang berjalan di jalan umum tidak bisa diminta memberi persetujuan saat wajahnya dipindai oleh kacamata orang lain.
Dalam surat itu, para organisasi menegaskan bahwa warga seharusnya bisa beraktivitas tanpa khawatir stalker, penipu, pelaku kekerasan, atau bahkan agen federal secara diam-diam mengidentifikasi mereka. Mereka juga menyebut kemungkinan data pribadi seperti kebiasaan, hobi, hubungan, kesehatan, dan perilaku ikut dipadankan dari identitas yang dikenali perangkat.
Kekhawatiran ini tidak berhenti pada privasi digital. Koalisi menilai fitur seperti itu berpotensi langsung mengancam keamanan fisik dan psikologis seseorang saat berada di tempat umum.
Tuntutan transparansi dari Meta
Selain meminta Meta membatalkan rencana tersebut, koalisi juga menuntut keterbukaan penuh dari perusahaan. Mereka meminta Meta mengungkap setiap insiden yang diketahui ketika wearable digunakan untuk pelecehan, penguntitan, atau kekerasan dalam rumah tangga.
Mereka juga menyoroti perlunya transparansi soal diskusi Meta dengan lembaga penegak hukum federal, termasuk ICE, terkait pemanfaatan kacamata pintar. Laporan Wired disebut memperkuat kekhawatiran bahwa teknologi ini bisa masuk ke ruang yang lebih sensitif dari sekadar penggunaan konsumen biasa.
Tuntutan itu menunjukkan bahwa perdebatan ini tidak lagi terbatas pada inovasi produk. Isunya sudah bergeser ke pertanyaan tentang siapa yang dapat mengakses identitas seseorang, dalam kondisi apa, dan untuk tujuan apa.
Sorotan dari memo internal Meta
Kekhawatiran publik semakin menguat setelah The New York Times melaporkan memo internal Meta tahun lalu. Memo itu menyebut perusahaan bisa meluncurkan teknologi ini ketika perhatian kelompok masyarakat sipil sedang terpecah oleh isu lain.
Koalisi menilai sikap semacam itu sebagai upaya memanfaatkan situasi politik yang dinamis. Mereka menyebut pendekatan tersebut keji dan melihatnya sebagai tanda bahwa Meta ingin mendorong teknologi sensitif ini saat pengawasan publik belum maksimal.
Dalam konteks ini, istilah yang digunakan Meta untuk proyek tersebut, “Name Tag”, justru menambah perdebatan. Fitur itu dirancang memakai kecerdasan artifisial untuk mengenali orang dalam bidang pandang lalu menampilkan informasi di lensa smart glasses.
Riwayat panjang kontroversi pengenalan wajah
Meta disebut mengembangkan dua versi alat tersebut. Satu versi hanya mengenali orang yang terhubung dengan platform Meta, sementara versi lain dapat mengidentifikasi siapa pun yang memiliki akun publik di layanan seperti Instagram.
Juru bicara Meta mengatakan perusahaan tidak menawarkan produk pengenalan wajah seperti pesaingnya dan akan mengambil pendekatan sangat hati-hati jika suatu saat merilis fitur serupa. Meski begitu, pernyataan itu belum menutup kemungkinan bahwa pengembangan masih berlangsung.
Riwayat Meta juga membuat isu ini semakin sensitif. Perusahaan pernah menghentikan sistem penandaan foto otomatis di Facebook pada 2021 setelah tekanan dari kelompok kebebasan sipil dan sejumlah gugatan.
Meta sebelumnya juga menghadapi penyelesaian hukum bernilai miliaran dolar terkait privasi biometrik di Illinois dan Texas, serta denda 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 77 triliun dari FTC dalam kasus privasi terpisah yang sebagian terkait perangkat lunak pengenalan wajah. Beban hukum itu menunjukkan bahwa teknologi biometrik terus memicu pertanyaan besar soal batas inovasi dan hak pengguna.
Di tengah dorongan pengembangan smart glasses dan AI, tekanan dari 70+ LSM ini menempatkan Meta pada posisi yang genting. Perdebatan soal fitur pengenalan wajah kini bukan hanya soal kemampuan perangkat, tetapi juga soal apakah teknologi itu layak dipakai di ruang publik tanpa membuka door menuju pengawasan massal.
Source: telset.id-
-
-
-
