Pegawai federal Amerika Serikat kini diizinkan kembali mengunduh dan memakai TikTok pada perangkat pemerintah. Keputusan Departemen Kehakiman AS ini membalik kebijakan lama yang sebelumnya melarang aplikasi video pendek tersebut karena pertimbangan keamanan nasional.
Perubahan itu terjadi setelah pengalihan kendali data pengguna dan operasional TikTok di AS selesai dilakukan. Pemerintah AS menilai struktur baru tersebut telah mengurangi risiko yang selama ini menjadi dasar pelarangan.
Menurut Beritasatu.com yang mengutip Reuters, Departemen Kehakiman menyatakan larangan yang diberlakukan melalui undang-undang pada 2022 sudah tidak berlaku. Artinya, aplikasi TikTok tidak lagi diblokir secara khusus dari perangkat resmi yang digunakan pegawai federal.
Penilaian Keamanan Berubah
Departemen Kehakiman menyampaikan perubahan sikap itu dalam dokumen yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump. Dalam dokumen tersebut, versi TikTok yang saat ini beroperasi dinilai tidak lagi menimbulkan ancaman keamanan.
Penilaian baru itu berkaitan langsung dengan perubahan pengelolaan TikTok di pasar AS. Sebelumnya, kekhawatiran keamanan nasional menjadi alasan utama pemerintah melarang penggunaan aplikasi tersebut pada perangkat pemerintah.
Larangan terhadap TikTok bukan sekadar soal akses aplikasi bagi pegawai. Kebijakan itu lahir dari kekhawatiran mengenai pengelolaan data pengguna dan pengaruh perusahaan induk TikTok asal China, ByteDance, atas operasional platform di Amerika Serikat.
TikTok USDS Mengambil Peran Utama
Pengalihan kendali dilakukan kepada perusahaan patungan bernama TikTok USDS pada Januari lalu. Entitas ini menjadi bagian penting dari struktur baru yang dipakai untuk mengelola data pengguna serta operasional TikTok di AS.
TikTok sebelumnya menjelaskan bahwa TikTok USDS akan bertanggung jawab untuk melatih, menguji, dan memperbarui algoritma rekomendasi konten. Proses tersebut menggunakan data pengguna AS, bukan sekadar menjalankan sistem rekomendasi tanpa perubahan pengelolaan.
Algoritma rekomendasi menjadi salah satu komponen penting dalam pengalaman pengguna TikTok karena menentukan konten yang ditampilkan. Dalam struktur baru, pengelolaan komponen tersebut berada dalam tanggung jawab TikTok USDS.
Sistem TikTok USDS juga akan diamankan melalui layanan komputasi awan Oracle yang berbasis di Amerika Serikat. Oracle sendiri merupakan salah satu dari tiga investor utama dalam perusahaan patungan tersebut.
| Pihak | Kepemilikan TikTok USDS | Peran dalam Struktur Baru |
|---|---|---|
| Investor AS dan global | 80,1% | Memegang mayoritas saham |
| ByteDance | 19,9% | Mempertahankan kepemilikan minoritas |
| Oracle | Tidak disebutkan | Penyedia layanan komputasi awan dan salah satu investor utama |
ByteDance Tetap Memegang Saham Minoritas
Berdasarkan kesepakatan divestasi, investor dari AS dan investor global menguasai 80,1% saham TikTok USDS. ByteDance mempertahankan 19,9% saham, sehingga posisinya menjadi pemegang kepemilikan minoritas.
Departemen Kehakiman menilai kepemilikan minoritas tersebut tidak lagi memberi ByteDance pengaruh signifikan terhadap operasional TikTok di AS. Penilaian inilah yang menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah untuk mencabut larangan penggunaan aplikasi pada perangkat federal.
Struktur kepemilikan baru itu membedakan pengelolaan TikTok di AS dari kondisi yang menjadi latar belakang larangan sebelumnya. Pengendalian data pengguna, operasional, dan sistem rekomendasi kini ditempatkan dalam kerangka TikTok USDS.
Bagi pegawai federal, keputusan ini berarti TikTok kembali dapat diunduh dan digunakan di perangkat pemerintah. Namun, perubahan tersebut didasarkan pada versi operasional TikTok yang telah disusun ulang melalui kesepakatan divestasi dan pengamanan data di AS.
