Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBN untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang mencakup 159 sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Dana ini sebagian besar digunakan untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa yang belajar di sekolah-sekolah tersebut. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses teknologi, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau fasilitas memadai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa pada tahap awal program ini menargetkan 100 Sekolah Rakyat dapat beroperasi hingga akhir Juli 2025. Sekolah-sekolah ini tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Nusa Tenggara. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan agar pada akhir 2025 jumlah sekolah rakyat yang berdiri mencapai 200 sekolah di seluruh Indonesia.
Sebaran dan Target Sekolah Rakyat di Berbagai Wilayah
Penyaluran Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dengan rincian lokasi sebagai berikut:
- Sumatera: 22 sekolah
- Jawa: 48 sekolah
- Kalimantan: 4 sekolah
- Sulawesi: 15 sekolah
- Maluku: 4 sekolah
- Papua: 3 sekolah
- Bali: 1 sekolah
- NTB: 2 sekolah
- NTT: 1 sekolah
Dengan penambahan jumlah sekolah, diharapkan pendidikan di daerah-daerah kurang berkembang dapat lebih merata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara luas.
Prioritas Anggaran untuk Laptop dan Seragam
Sebagian besar dana digunakan untuk pengadaan laptop bagi siswa agar mereka dapat mengakses materi pembelajaran digital serta teknologi informasi. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembuatan seragam serta kebutuhan pokok siswa, seperti konsumsi selama aktivitas belajar. "Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya," ujar Gus Ipul secara resmi.
Investasi pada laptop merupakan langkah strategis untuk mendorong literasi digital dan kemampuan coding sejak dini, sejalan dengan pemerintah yang mendorong program Sekolah Rakyat go digital. Koneksi internet berkecepatan tinggi hingga 200 Mbps pun disiapkan agar proses pembelajaran bisa berjalan lancar, terutama di desa dan daerah terpencil.
Pengawasan dan Tata Kelola Anggaran
Menteri Sosial juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran ini. Suara Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, bahwa seluruh tata kelola Sekolah Rakyat harus sesuai aturan dan bebas dari praktik penyimpangan. Mulai dari pengadaan barang, termasuk laptop serta seragam, hingga pelaksanaan program sehari-hari, semuanya harus dikawal secara transparan dan akuntabel.
“Kita kawal pelaksanaannya, mulai dari pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang. Sejak awal, arahan Bapak Presiden sudah jelas: seluruh tata kelola Sekolah Rakyat ini harus sesuai aturan dan tidak boleh ada penyimpangan,” tegas Gus Ipul.
Dampak yang Diharapkan bagi Pendidikan Indonesia
Program Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi model baru pendidikan di Indonesia, yang tidak hanya menyediakan fasilitas fisik dan teknologi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan modern. Pendidikan berbasis digital diharapkan semakin menguatkan kompetensi siswa untuk bersaing di era global.
Dengan anggaran yang fantastis ini, pemerintah bertekad mempersempit kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga sejalan dengan target nasional dalam menciptakan sumber daya manusia unggul melalui inovasi pembelajaran digital dan pelatihan teknologi sejak usia dini.
Selain pengadaan laptop dan seragam, perhatian khusus juga diberikan pada penyediaan fasilitas pendukung lain yang menunjang kenyamanan serta efektivitas proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat. Implementasi program ini akan terus dimonitor agar hasilnya maksimal dan tepat sasaran.
