Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan bahwa aplikasi TikTok masih dapat diakses dan digunakan di Indonesia meskipun izin resminya saat ini tengah dibekukan. Pembekuan izin tersebut merupakan langkah administratif yang tidak berarti pemutusan akses atau pemblokiran aplikasi bagi pengguna. Pemerintah mengambil kebijakan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap ketidakpatuhan TikTok dalam menyerahkan data lengkap terkait aktivitas live streaming, khususnya pada rentang waktu 25 hingga 30 Agustus 2025 yang sempat menuai perhatian publik.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pembekuan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok berbeda dengan pemblokiran aplikasi. "Pembekuan TDPSE merupakan langkah administratif dalam pengawasan dan tidak berarti aplikasi diblokir. Jadi, TikTok masih bisa digunakan oleh masyarakat meskipun secara hukum statusnya nonaktif sebagai PSE terdaftar," jelas Alex. Ia menambahkan bahwa pembekuan ini bersifat sementara dan dapat dicabut jika TikTok memenuhi seluruh kewajiban yang diminta pemerintah.
Fakta di Balik Pembekuan Izin TikTok
Pembekuan izin TikTok muncul karena perusahaan asal China tersebut belum menyerahkan data aktivitas live streaming secara lengkap meskipun sudah diminta secara resmi oleh pemerintah. TikTok hanya memberikan data secara parsial, padahal Komdigi meminta data tersebut untuk memastikan transparansi dan memantau potensi penyalahgunaan fitur live streaming yang dapat berdampak pada hukum dan keamanan digital di Indonesia.
Dugaan kuat lain terkait pembekuan ini adalah adanya indikasi monetisasi aktivitas live streaming yang terhubung dengan praktik judi online. Pemerintah meminta TikTok untuk menyerahkan data rinci mengenai trafik, aktivitas siaran langsung, serta data monetisasi seperti jumlah dan nilai gift yang diberikan pengguna. Pemanggilan dan permintaan klarifikasi sudah dilakukan pada 16 September 2025 dengan batas akhir penyerahan data pada 23 September 2025. Namun TikTok belum memenuhi permintaan tersebut secara penuh dan hanya mengirim surat penjelasan terkait kebijakan internal mereka.
Regulasi yang Dilanggar TikTok dan Dampaknya
Langkah Komdigi ini didasari oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 21 ayat (1) yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik memberikan akses data kepada pemerintah sebagai upaya pengawasan. Kegagalan TikTok memenuhi ketentuan ini dianggap melanggar kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat di Indonesia.
Alexander Sabar menegaskan bahwa pembekuan izin TikTok bertujuan memperkuat pengawasan dan mendorong kepatuhan tanpa langsung mengganggu kenyamanan pengguna. Jika TikTok dapat melengkapi data yang diminta dan berkomitmen pada regulasi nasional, Komdigi membuka ruang dialog untuk memulihkan status izin dan melanjutkan operasinya secara resmi.
Respons TikTok atas Pembekuan Izin
Perwakilan TikTok merespon pembekuan izin dengan menyatakan rasa hormat terhadap hukum dan regulasi di setiap negara termasuk Indonesia. TikTok mengonfirmasi komitmen mereka untuk bekerja sama secara konstruktif dengan Komdigi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mereka menegaskan pentingnya perlindungan privasi pengguna serta menjaga keamanan dan tanggung jawab platform bagi komunitas TikTok di Indonesia.
Hingga pantauan terakhir, aplikasi TikTok masih bisa diakses normal melalui perangkat Android maupun iOS. Ini menegaskan bahwa pembekuan izin bersifat administratif dan tidak berdampak langsung pada akses pengguna di Tanah Air.
Nasib TikTok di Indonesia ke Depan
Di tengah ketidakpastian ini, Komdigi menegaskan bahwa pembekuan izin bukan berarti pemblokiran permanen, melainkan dorongan kepada TikTok untuk memenuhi aturan transparansi dan pengawasan data digital. Jika kewajiban tersebut terpenuhi, TikTok berpotensi kembali menjadi penyelenggara sistem elektronik resmi di Indonesia.
Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa transparansi data digital kini menjadi tuntutan utama pemerintah terhadap platform global. Hal ini penting agar aktivitas digital dapat diawasi dengan baik, melindungi pengguna, dan menjaga ekosistem ekonomi digital nasional tetap sehat dan aman. Pemerintah tetap membuka ruang dialog demi regulasi yang fair bagi semua pihak dan keberlanjutan layanan digital di Indonesia.
Source: gadget.viva.co.id
