Angga Dwimas Sasongko Dorong Insentif Pajak, Kunci Promosi Film Nasional

Angga Dwimas Sasongko mendorong pemerintah membuka ruang insentif pajak untuk membantu promosi film nasional. Usulan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI saat membahas inventarisasi tantangan industri perfilman.

Menurut Angga, persoalan utama film Indonesia saat ini bukan lagi distribusi, melainkan bagaimana karya lokal bisa lebih dikenal publik. Ia menilai industri film nasional sedang berada dalam fase tumbuh dan membutuhkan dukungan kebijakan yang mendorong ekspansi, terutama di sisi promosi.

Dorongan insentif untuk promosi film

Angga menegaskan bahwa kebutuhan insentif muncul karena film Indonesia butuh jangkauan yang lebih luas di tengah persaingan hiburan yang semakin ketat. Ia menilai negara dapat hadir melalui kebijakan fiskal yang membantu promosi, bukan hanya mengatur peredaran film di bioskop.

CEO Visinema Pictures itu menyebut peluang tumbuh di industri film Indonesia saat ini terbuka lebar. Dalam rapat pada Rabu, 8 April 2026, ia berkata, “Kesempatan untuk tumbuh di industri kami itu nyata dan ada,” sambil menyoroti bahwa pemain baru juga punya peluang yang sama untuk berkembang.

Distribusi dinilai sudah berjalan relatif adil

Dalam pandangannya, sistem distribusi film di Indonesia sudah cukup sehat jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Ia menyebut skema bagi hasil antara produser dan bioskop tergolong sederhana karena dibagi 50 persen untuk produser setelah pajak dan 50 persen untuk bioskop.

Angga menjelaskan bahwa skema itu berlaku sejak hari pertama hingga hari terakhir penayangan. Ia juga menilai tidak ada dikotomi yang terlalu kuat antara produser independen dan non-independen di Indonesia, sehingga ekosistem pasar bekerja lebih setara.

Pasar menentukan film bertahan atau turun layar

Angga menilai mekanisme penayangan film di bioskop sudah mengikuti logika pasar dengan baik. Jika sebuah film tidak diminati penonton, judul itu akan tergantikan oleh film lain yang memiliki daya tarik lebih besar.

Ia memberi contoh bahwa satu rumah produksi bisa meraih jutaan penonton lewat satu film, tetapi gagal di judul lain. “Saya harus menerima kenyataan bahwa film saya tidak diterima pasar dan harus segera diganti,” ujarnya, menegaskan bahwa persaingan di bioskop memang berlangsung ketat.

Tantangan utama ada di sektor pajak

Meski distribusi dinilai berjalan cukup baik, Angga melihat hambatan paling serius justru berada di sektor pajak. Ia menyebut industri film yang masih bertumbuh membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih ramah agar promosi bisa berlangsung lebih masif dan efektif.

“Isu utamanya bukan di sektor distribusi, tapi di sektor pajak,” kata Angga. Ia menilai kepastian kebijakan pajak yang pro-pertumbuhan akan sangat membantu pelaku industri dalam memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat.

Usulan yang mengemuka di forum DPR

Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Angga menyampaikan gagasan agar pemerintah mempertimbangkan insentif pajak untuk kegiatan promosi. Salah satu opsi yang ia dorong adalah moratorium pajak reklame untuk produk budaya seperti film.

Berikut poin usulan yang ia soroti:

1. Insentif pajak untuk promosi film nasional.
2. Moratorium pajak reklame bagi produk budaya, termasuk film.
3. Kebijakan fiskal yang lebih mendukung perluasan jangkauan film Indonesia.
4. Langkah konkret untuk membantu promosi di tengah keterbatasan layar bioskop.

Menurut Angga, promosi menjadi makin penting karena jumlah layar dan akses bioskop masih terbatas di banyak daerah. Tanpa dukungan promosi yang kuat, film nasional akan lebih sulit menjangkau penonton secara merata.

Fokus pada pengenalan film Indonesia ke publik

Angga menekankan bahwa tugas industri bukan hanya memproduksi film berkualitas, tetapi juga memastikan karya itu benar-benar sampai ke masyarakat. Ia menyebut pengenalan film Indonesia ke publik harus menjadi prioritas agar pertumbuhan industri tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

“Yang perlu kita lakukan bukan cuma membuat film, tapi memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa dukungan promosi dan kebijakan pajak yang tepat bisa menjadi faktor penting untuk memperkuat penetrasi film nasional di berbagai daerah.