Aksi yang digelar oleh massa bersama sejumlah konten kreator di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR, tidak hanya berisi tuntutan terkait 17+8 poin yang dilayangkan rakyat. Ferry Irwandi, salah satu tokoh yang terlibat dalam aksi tersebut, menyampaikan tiga tuntutan tambahan yang ia anggap sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, yaitu transparansi, reformasi, dan empati.
Transparansi sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi
Ferry Irwandi menegaskan bahwa transparansi merupakan langkah krusial yang harus diwujudkan oleh pemerintah agar praktik korupsi dan manipulasi anggaran dapat diminimalisir. Menurutnya, ketika sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan pemerintah berjalan secara terbuka, maka potensi penyalahgunaan dana akan berkurang signifikan. “Transparansi, penting banget. Ketika suatu hal sangat transparan, orang udah mulai takut-takut tuh mainin aliran dana belok kiri kanan, orang mulai takut,” ujarnya pada Kamis, 4 September 2025.
Keterbukaan ini diyakini dapat mendongkrak kepercayaan publik sekaligus menekan peluang oknum-oknum birokrat untuk bermain anggaran. Hal ini selaras dengan pandangan banyak pengamat yang menyebut transparansi sebagai fondasi utama good governance.
Kebutuhan Mendesak akan Reformasi Sistem
Selain transparansi, Ferry menekankan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem yang ada saat ini. Menurutnya, sistem yang berjalan selama ini terbukti tidak memuaskan kebutuhan rakyat, sehingga perubahan radikal adalah keniscayaan. Ferry menandaskan, “Kita harus berubah. Sistemnya selama ini kayak gini, menghasilkan ini. Nggak pernah ada yang puas, sesuatu hal harus berubah.”
Reformasi yang dimaksud bukan hanya dalam birokrasi, tetapi juga pada kebijakan dan mekanisme pemerintahan secara keseluruhan agar lebih responsif terhadap kepentingan rakyat banyak. Sikap ini mengindikasikan bahwa upaya pembaruan harus terus berjalan agar bangsa dapat maju dan mengatasi berbagai persoalan klasik birokrasi yang berulang.
Empati, Jembatan antara Pemimpin dan Rakyat
Tuntutan ketiga yang paling menyentuh adalah empati yang harus dimiliki para pemimpin terhadap rakyat jelata. Ferry Irwandi menyoroti adanya jurang pemisah yang besar antara para elit penguasa dengan kondisi masyarakat di bawah. Ia mengkritik ketidakselarasan antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan realita penderitaan yang dialami rakyat.
Menurutnya, para pemimpin seharusnya mampu merasakan dan memahami kesulitan rakyat, bukan justru menonjolkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. “Sepertinya ada disconnect antara yang di atas sana sama rakyat yang di bawah. Rakyat lagi tidak merasa baik, kok di atas tidak mencerminkan hal itu? Kok kayaknya malah tunjangan naik dan lain-lain,” ungkap mantan PNS ini.
Ferry berharap pemimpin dan rakyat bisa saling terkoneksi sehingga tercipta sinergi yang membawa kemajuan bagi bangsa. Tanpa empati, menurutnya, kemajuan sulit diraih dan bahkan bangsa berpotensi mengalami kemunduran. “Kita justru mau rakyat sama pemimpinnya tuh connect gitu. Ketika semua hal connect, ini bangsa bakal lebih maju. Tapi ketika nggak ada yang nyambung, nggak maju, bakal mundur,” pungkasnya.
Tuntutan yang Mendalam untuk Indonesia Berbenah
Ketiga tuntutan tambahan dari Ferry Irwandi ini menjadi penguat sekaligus pelengkap 17+8 poin tuntutan rakyat yang sudah disampaikan kepada DPR. Dengan menyoroti transparansi, reformasi, dan empati, gerakan masyarakat diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyat.
Pemerintah sendiri telah berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. DPR melalui beberapa wakilnya menyebutkan upaya untuk memenuhi tuntutan rakyat akan terus dilakukan, termasuk menyiapkan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat.
Dengan adanya tekanan dari masyarakat sipil dan konten kreator yang semakin aktif, momentum perubahan dapat ditingkatkan. Harapannya, pemerintah mampu membangun sistem yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan.
