Pembajakan Film Indonesia Rugi Rp25 Triliun Per Tahun, Bagaimana Dampaknya?

Pembajakan film Indonesia terus menjadi persoalan serius yang mengancam pertumbuhan industri perfilman nasional. Kerugian akibat pembajakan diperkirakan mencapai Rp25 triliun hingga Rp30 triliun per tahun, menurut studi dari Universitas Pelita Harapan (UPH).

Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Hermawan Susanto, menyatakan bahwa kerugian ini meningkat drastis dari Rp5 triliun pada era pembajakan CD. Peningkatan itu terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi dan akses internet yang mempermudah distribusi film bajakan.

Dampak Pembajakan terhadap Industri Perfilman

Menurut riset UPH, satu film bajakan biasanya ditonton oleh rata-rata 2,3 orang sekaligus. Hal ini makin memperbesar kerugian karena potensi pendapatan asli dari tiket dan distribusi resmi berkurang signifikan. Contohnya adalah film "Pangku" yang baru tayang di bioskop namun sudah tersebar secara ilegal di YouTube.

Hermawan mengungkap bahwa film "Pangku" telah dilihat oleh lebih dari 10 ribu penonton di platform YouTube secara ilegal. Selain itu, di platform Telegram, ada dua grup yang masing-masing memiliki lebih dari 20 ribu anggota menonton film tersebut secara gratis tanpa izin.

Karakteristik Pembajakan di Indonesia

Pembajakan film di Indonesia bagaikan “bendungan yang bocor.” Hermawan menggunakan analogi ini untuk menggambarkan kondisi pasar film nasional yang besar namun tidak maksimal dalam penyerapan pendapatan akibat kebocoran dari pembajakan. Kebocoran ini membuat aliran uang dari hasil penayangan resmi jadi tidak cukup untuk menopang perkembangan industri.

Kerugian besar tersebut menjadi kendala utama bagi pertumbuhan industri kreatif film dalam negeri. Dampaknya, para pelaku usaha sulit untuk menginvestasikan lebih banyak dana dan mengembangkan konten berkualitas yang dapat bersaing di pasar global.

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pembajakan

Industri perfilman berharap adanya dukungan pemerintah untuk menekan angka pembajakan. Hermawan mengusulkan agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan lebih diperkuat. Dengan demikian, perusahaan dan kreator film dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari karya mereka.

Menurut data AVISI, Indonesia memiliki pasar film nasional yang terbesar di ASEAN karena jumlah penduduknya yang besar. Potensi ini akan menjadi nilai tambah jika dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa gangguan pembajakan.

Langkah-Langkah Pengurangan Pembajakan

Untuk mengurangi pembajakan, perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai dampak negatif pembajakan bagi industri kreatif.
2. Memperkuat regulasi dan hukum terkait perlindungan hak cipta.
3. Mengoptimalkan teknologi pengamanan konten digital seperti watermarking dan Digital Rights Management (DRM).
4. Menggalakkan kerja sama antara penyedia layanan streaming resmi dan aparat penegak hukum.
5. Mendorong produksi konten berkualitas agar konsumen lebih memilih produk asli.

Masalah pembajakan film Indonesia tidak bisa diatasi oleh pelaku industri saja. Kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha digital, sangat dibutuhkan. Upaya bersama ini penting agar industri perfilman nasional dapat tumbuh lebih sehat dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi negara.