Iran telah lama mendukung berbagai kelompok milisi di Irak, yang kini dianggap sebagai kekuatan bersenjata dan berbahaya. Milisi seperti Kataib Hezbollah mendapatkan dukungan logistik dan senjata dari Iran, menjadikan mereka aktor penting dalam dinamika keamanan di Irak.
Kelompok-kelompok ini beroperasi secara semi-otonom dan sering menentang upaya pemerintah Irak untuk melucuti senjata mereka. Para pejabat dan beberapa pihak internasional mendesak pemerintah untuk menegakkan disarming, namun penolakan keras dari milisi membuat situasi semakin kompleks dan berbahaya.
Dukungan Senjata dan Logistik
Milisi-milisi ini dilengkapi dengan persenjataan canggih yang salah satunya berasal dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Mereka juga memiliki jaringan logistik yang kuat, memungkinkan operasi militer dan kegiatan asimetris di berbagai wilayah Irak. Kondisi ini menyebabkan ketegangan tinggi di Baghdad dan sekitar.
Dampak di Lapangan
Kataib Hezbollah, salah satu kelompok milisi utama, baru-baru ini kehilangan beberapa komandannya dalam serangan yang mereka klaim sebagai serangan "Zionis" di Suriah. Insiden ini memperlihatkan ketegangan lintas perbatasan yang berdampak pada stabilitas kawasan. Warga sipil sering terdampak karena operasi milisi yang kadang sulit dibedakan dari aktivitas militer resmi.
Tantangan Pemerintah Irak
Pemerintah Iraq menghadapi dilema besar dalam mengendalikan milisi ini. Di satu sisi, mereka merupakan bagian dari kekuatan politik yang signifikan. Di sisi lain, kehadiran milisi bersenjata ini menghambat upaya pembangunan keamanan yang berkelanjutan dan menimbulkan risiko konflik internal.
Berikut ini gambaran singkat kekuatan milisi Iran di Irak:
- Kataib Hezbollah – dipersenjatai dan terafiliasi langsung dengan IRGC.
- Asa’ib Ahl al-Haq – militan pro-Iran dengan aktivitas politik dan militer.
- Harakat Hezbollah al-Nujaba – aktif di wilayah Irak dan Suriah.
- Badr Organization – gabungan politik dan militer dengan dukungan Iran.
Pengaruh milisi bersenjata ini tak hanya mengganggu stabilitas Irak, tetapi juga membentuk keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Upaya internasional dan regional harus memperhatikan keseimbangan antara disarming dan stabilitas politik agar konflik lebih luas bisa dicegah.
Baca selengkapnya di: www.jpost.com
