Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar merencanakan rapat pleno untuk memulihkan status KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU. Rapat ini diadakan menyusul penggantian Gus Yahya oleh KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum yang berlangsung pada Desember.
Miftachul Akhyar menegaskan bahwa islah yang disepakati di Pondok Pesantren Lirboyo tidak otomatis membatalkan keputusan selama konflik. Pengembalian posisi Gus Yahya harus ditempuh melalui mekanisme organisasi dalam rapat pleno PBNU agar sesuai aturan yang berlaku.
Posisi Ketua Umum PBNU yang sempat berubah tersebut baru bisa dikembalikan melalui rapat pleno. Keputusan sebelumnya mengenai pergantian Ketua Umum masih berlaku hingga ada keputusan resmi dalam rapat pleno mendatang.
Miftachul Akhyar meminta Gus Yahya untuk tidak tersinggung dengan kondisi ini. Dia menyatakan, “Pleno yang belum diubah ini menanti pleno mendatang,” menjelaskan bahwa pelaksanaan pemulihan jabatan memang harus menunggu forum tersebut.
Menurut Rais Aam, proses pemulihan jabatan tidak perlu menunggu muktamar karena itu akan memakan waktu lama. Dia memperkirakan rapat pleno dapat menjadi jalur yang lebih cepat untuk menyelesaikan pengembalian posisi.
Dinamika internal PBNU berjalan cukup intens dalam satu bulan terakhir. Pada 20 November, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum, namun Gus Yahya menolak dan melakukan perombakan kepengurusan di Rapat Harian Tanfidziyah pada 28 November.
Rotasi lima posisi strategis terjadi dalam perombakan itu. Saifullah Yusuf yang sebelumnya Sekretaris Jenderal digantikan oleh Amin Said Husni, sementara Saifullah berpindah menjadi Ketua PBNU. Perubahan posisi lainnya juga melibatkan pengisian jabatan Bendahara Umum dan Wakil Ketua Umum.
Pada 9 Desember, Rapat Pleno Syuriyah PBNU menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum. Selanjutnya, pada 13 Desember, pihaknya mempercayakan Mohammad Nuh sebagai Katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori.
Meski Rais Aam menganggap Gus Yahya bukan Ketua Umum, Gus Yahya tetap memimpin Rapat Koordinasi PWNU se-Indonesia pada 26 Desember di Gedung PBNU. Acara ini dihadiri ketua-ketua PBNU dan 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyampaikan bahwa para pengurus wilayah sangat menyambut baik hasil islah di Lirboyo. Mereka merasa senang dan berharap islah itu menjadi solusi permanen untuk mengakhiri konflik internal.
Warga Nahdliyin Nadirsyah Hosen mengingatkan agar islah ini tidak hanya bersifat simbolik. Dia menekankan pentingnya penyelesaian substansi konflik sebelum muktamar agar potensi eskalasi konflik baru dapat dihindari.
Nadirsyah menambahkan bahwa persoalan ideologis, tata kelola organisasi, dan mekanisme pemberhentian pengurus harus dibahas tuntas. Jika konflik hanya ditunda ke muktamar tanpa penyelesaian, risiko konflik berulang akan lebih besar.
Dia juga menilai muktamar bukan forum ideal untuk menyelesaikan konflik yang kompleks. Masalah kepemimpinan dan tuduhan ideologi harus berbasis data dan penjelasan terbuka, bukan sekadar voting.
Nadirsyah menegaskan bahwa membawa konflik tidak tuntas ke muktamar bisa berdampak luas dan menghilangkan ruang kompromi organisasi. NU perlu mempertimbangkan desain kepemimpinan agar konflik serupa tidak terulang lagi.
Salah satu wacana yang dia kemukakan adalah memperjelas kewenangan Rais Aam dalam menunjuk dan memberhentikan Ketua Umum. Hal ini dimaksudkan agar garis komando organisasi lebih jelas dan potensi dualisme kepemimpinan dapat diminimalisir.
Selain itu, keputusan Musyawarah Besar Warga NU di Ciganjur melarang pihak-pihak yang bersitegang maju kembali dalam muktamar berikutnya. Langkah ini diharapkan meredam ketegangan dari sisi aktor konflik, meskipun perbaikan struktural tetap diperlukan.
Nadirsyah mengingatkan, mengganti aktor tanpa mengubah desain organisasi tidak cukup. Pola konflik bisa terus muncul jika akar persoalan struktural tidak segera dibenahi secara menyeluruh.
Baca selengkapnya di: www.kompas.id
