Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, mengungkapkan rencana mengajukan penghapusan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Usulan tersebut bertujuan untuk mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu agar kinerja pegawai dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Eva, penghapusan status PPPK paruh waktu akan disertai dengan mekanisme evaluasi ketat terhadap kinerja pegawai. Ia menegaskan bahwa evaluasi rutin sangat penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.
Pada Selasa (30/12), Pemkot Bandarlampung menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK paruh waktu kepada 5.824 pegawai. Penyerahan SK ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Eva berharap seluruh penerima SK PPPK paruh waktu dapat melaksanakan tugas sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. "Kesempatan ini tidak datang berkali-kali, maka kami berharap mereka dapat bekerja sungguh-sungguh," ujarnya.
Alasan dan Manfaat Penghapusan PPPK Paruh Waktu
Penghapusan PPPK paruh waktu dinilai dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai pemerintah daerah. Dengan status penuh waktu, pegawai diharapkan memiliki komitmen lebih tinggi dan ketersediaan waktu yang lebih baik untuk melayani publik.
Selain itu, perubahan status ini juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pengaturan yang lebih jelas dan terstandarisasi. Kinerja pegawai yang lebih stabil akan berdampak positif pada kualitas layanan pemerintahan di tingkat kota.
Evaluasi dan Pengawasan Kinerja PPPK
Eva memastikan evaluasi kinerja PPPK akan dilakukan secara berkala dan ketat. Hal ini untuk memantau kemampuan pegawai memenuhi standar pelayanan serta menangani tugas yang diberikan secara efektif.
Pemantauan ini diharapkan menjadi tolok ukur sebelum usulan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat lebih yakin dalam mengambil keputusan kebijakan personel administrasi.
Peluang dan Tantangan Kebijakan
Meski mendapat respons positif, penghapusan status PPPK paruh waktu berpotensi menghadirkan tantangan terkait anggaran dan penyesuaian sistem penggajian. Pemerintah daerah harus menyiapkan perencanaan matang agar perubahan tidak menimbulkan beban finansial berlebih.
Selain itu, penyesuaian sistem pengelolaan sumber daya manusia perlu dilakukan agar proses transisi berjalan lancar. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Data Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu
Berikut rincian SK pengangkatan PPPK paruh waktu oleh Pemkot Bandarlampung:
- Jumlah penerima SK: 5.824 pegawai
- Tanggal penyerahan: 30 Desember
- Tujuan penyerahan: Memperkuat pelayanan publik dan administrasi daerah
Rencana penghapusan PPPK paruh waktu yang diusulkan Wali Kota Eva Dwiana mencerminkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan publik di Bandarlampung secara signifikan.
Baca selengkapnya di: m.jpnn.com
