18 Tentara Kamboja Dibebaskan Setelah Ditahan Beberapa Waktu di Perbatasan

Delapan belas tentara Kamboja yang ditahan di Thailand sejak Juli akhirnya dibebaskan setelah kedua negara menyepakati perjanjian gencatan senjata. Pembebasan tahanan militer ini menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga stabilitas di perbatasan dan meredakan ketegangan yang telah menimbulkan korban serta pengungsian massal.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali mencuat sejak awal bulan. Insiden pertempuran di wilayah perbatasan memaksa hampir satu juta warga sipil meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Bentrok tersebut turut memicu gelombang sentimen nasionalis di Kamboja, terutama terkait penahanan 18 tentara oleh otoritas Thailand. Pemerintah Kamboja kemudian menuntut agar pembebasan tentara menjadi syarat utama dalam perundingan gencatan senjata.

Proses Pembebasan Tertunda

Penyerahan 18 tentara Kamboja kepada pemerintah Kamboja sempat mengalami penundaan selama satu hari. Pihak Thailand mengekspresikan kekhawatiran atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Kamboja, yaitu dengan menerbangkan lebih dari 250 kendaraan udara nirawak ke wilayah Thailand. Meskipun ada ketegangan tambahan, pembebasan tetap dilaksanakan setelah adanya tekanan diplomatik dari Tiongkok yang berperan aktif menjaga agar perjanjian tetap berjalan.

Para tentara Kamboja yang dibebaskan dipulangkan melintasi pos pemeriksaan perbatasan dengan mengenakan pakaian sipil. Mereka langsung disambut oleh warga dan pejabat pemerintah Kamboja yang telah menantikan kembalinya anggota militer tersebut.

Isi Kesepakatan Gencatan Senjata

Kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja yang dicapai pada Sabtu lalu mencakup poin-poin penting berikut:

1. Posisi pasukan kedua negara di garis depan tetap dipertahankan sesuai kondisi terakhir.
2. Pengiriman bala bantuan tambahan oleh kedua pihak dilarang.
3. Warga sipil di wilayah perbatasan diizinkan kembali ke rumahnya secepat mungkin.

Kementerian luar negeri Thailand menyatakan, “Pembebasan tentara menunjukkan sikap saling menghormati dan itikad baik.” Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menegaskan harapannya bahwa proses ini akan memperkuat kepercayaan bersama dan mendorong terwujudnya perdamaian di perbatasan.

Latar Belakang Konflik dan Upaya Penyelesaian

Perselisihan perbatasan Thailand-Kamboja telah berlangsung lebih dari satu abad dan kembali memanas sejak awal tahun. Salah satu pemicu adalah aksi sekelompok perempuan Kamboja yang menyanyikan lagu patriotik di kawasan candi yang menjadi sengketa. Pada bulan Mei, seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam bentrokan, diikuti oleh pertempuran sengit selama lima hari pada bulan Juli yang menewaskan puluhan personel militer dan warga sipil serta menyebabkan ribuan orang lainnya harus mengungsi.

Gencatan senjata telah beberapa kali dicapai, termasuk perjanjian yang difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat pada Oktober. Namun, ketegangan kembali pecah awal bulan ini dengan kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Dalam kunjungan kenegaraan baru-baru ini, beberapa negara mitra internasional, termasuk Tiongkok, memberikan tekanan diplomatik agar gencatan senjata benar-benar dapat dijalankan secara konsisten.

Faktor Internasional Dalam Proses Perdamaian

Peran Tiongkok dalam menekan kedua pihak agar menjalankan perjanjian tercatat cukup signifikan menurut sumber diplomatik. Kehadiran Tiongkok sebagai penengah memperkuat harapan bahwa konflik tidak berkembang menjadi krisis regional yang lebih luas. Thailand juga secara terbuka berharap aksi konkret dari pemerintah Kamboja dalam membalas niat baik pembebasan tentara dengan tindakan kooperatif di level diplomatik maupun militer.

Situasi di Perbatasan Thailand-Kamboja tetap menjadi perhatian dunia internasional hingga saat ini. Warga sipil dari kedua negara banyak yang baru kembali ke rumah setelah adanya jaminan keamanan pasca pembebasan tentara Kamboja, namun pengawasan ketat di wilayah sengketa masih berlangsung. Pemerintah kedua negara menyampaikan komitmen berkelanjutan dalam upaya dialog, pencegahan gesekan baru, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban utama dalam ketegangan terbaru.