Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2025 mencapai 86 persen dari total anggaran yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang berhasil menyentuh angka 91 persen.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa realisasi belanja sebesar 86 persen tersebut masih di bawah target yang dipatok awal, yakni minimal 93 persen. Total anggaran belanja Kaltim setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun.
Performa Pendapatan Daerah dan Posisi Keuangan
Di tengah capaian belanja yang kurang maksimal, pendapatan daerah justru menunjukkan kinerja positif. Pendapatan Kaltim terealisasi hingga 93 persen dari target yang ditentukan. Hal ini menandakan efektivitas pengelolaan pendapatan meski terjadi stagnasi pada sisi belanja.
Pada penutupan tahun anggaran, dana kas daerah dilaporkan mencapai Rp788 miliar. Angka ini mencerminkan posisi likuiditas yang memadai untuk menghadapi tahun anggaran berikutnya. Namun, Gubernur tidak merinci secara khusus besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Evaluasi dan Strategi Perbaikan untuk 2026
Gubernur Rudy menyoroti kendala teknis dan administratif sebagai faktor utama yang menyebabkan penurunan realisasi belanja. Evaluasi mendalam menjadi fokus Pemerintah Provinsi guna mengidentifikasi hambatan dalam proses pencairan dan pelaksanaan anggaran.
Sebagai langkah antisipasi, salah satu upaya utama adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mematangkan perencanaan kegiatan sejak awal tahun. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penumpukan serapan anggaran pada akhir tahun yang dapat menghambat efektivitas belanja.
Pelaksanaan lelang dan pengadaan masih akan mengacu pada regulasi yang berlaku. Namun, kesiapan perencanaan diharapkan bisa meningkatkan mekanisme distribusi anggaran secara merata sepanjang tahun.
Target Optimalisasi Belanja Tahun Depan
Dengan perbaikan sistemik dan percepatan proses administrasi, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan realisasi belanja tahun 2026 lebih optimal. Diharapkan belanja pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi langsung yang lebih terasa di masyarakat.
Peningkatan serapan anggaran yang tepat waktu juga menjadi fokus utama agar program dan proyek pembangunan di Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan rencana dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh semua lapisan.
Baca selengkapnya di: kaltim.antaranews.com-
-
-
-
