Puluhan ribu pemuda Nepal turun ke jalan pada awal September untuk memprotes korupsi, kurangnya lapangan kerja, dan buruknya tata kelola. Aksi mereka memuncak saat bentrokan dengan aparat keamanan menyebabkan 76 orang tewas dan ribuan luka-luka. Protes ini akhirnya memaksa penunjukan perdana menteri wanita pertama Nepal, Sushila Karki, dengan janji menggelar pemilu baru pada bulan Maret mendatang.
Namun, berbagai kelompok demonstran kini menyesalkan pengorbanan besar yang telah mereka lakukan. Mereka menilai pemerintah sementara yang mereka pilih gagal menepati janji perubahan signifikan. Mukesh Awasti, seorang aktivis yang kehilangan kaki akibat tembakan aparat, menyatakan penyesalannya atas keputusan ikut protes karena belum ada hasil nyata yang dirasakan.
Kekecewaan atas Pemerintahan Sementara
Sejak penunjukan Sushila Karki, kritik terhadap pemerintah semakin menguat dari kalangan peserta demonstrasi. Mereka berharap pemerintahan ini mampu memberantas korupsi dan menegakkan keadilan atas tindakan represif aparat, namun harapan tersebut belum terpenuhi. Hingga kini, hanya satu kasus korupsi penting yang diajukan oleh badan anti-korupsi, tanpa menyentuh tokoh politik utama yang dituding oleh para demonstran.
Bahkan para politikus yang menjadi sasaran tuduhan korupsi berencana mencalonkan diri pada pemilu mendatang. Sementara itu, belum ada proses hukum bagi pemimpin lama yang berkuasa saat insiden kekerasan terjadi. Kekecewaan ini memicu kembali aksi unjuk rasa di depan kantor perdana menteri. Polisi beberapa kali membubarkan demonstrasi yang dilakukan oleh para korban luka dan keluarga korban tewas.
Tuntutan dan Ketidakjelasan Gerakan Gen Z
Kelompok pemuda yang tergabung dalam gerakan "Gen Z" menyuarakan tuntutan beragam, mulai dari pemilihan perdana menteri secara langsung, pembatalan konstitusi yang berlaku, hingga penahanan semua pejabat korup. Tidak ada kepemimpinan tunggal dalam gerakan ini, melainkan sejumlah individu yang mengklaim mewakili suara rakyat.
Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan arah gerakan dan menyulitkan negosiasi dengan pemerintah. Abeeral Thapa, akademisi di Kathmandu, menilai kerancuan visi ini sebagai penyebab utama kebuntuan saat ini. Beberapa kelompok bahkan mulai menentang pelaksanaan pemilu karena menganggap protes mereka tidak hanya bertujuan pergantian parlemen, melainkan penuntasan kasus korupsi secepatnya.
Persiapan Pemilu dan Tantangan Masa Depan
Pemerintah sementara menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilu pada 5 Maret dan mengklaim persiapan sudah hampir selesai. Perdana Menteri Sushila Karki mengatakan situasi keamanan membaik dan segala perangkat sudah siap guna menjalankan proses demokrasi ini dengan lancar.
Namun, ketidakpastian tetap membayangi karena keterbatasan mandat pemerintah sementara serta peraturan konstitusi yang tidak secara jelas mengatur pembentukan kabinet interim. Pengamat berpendapat tidak ada solusi selain menjalankan pemilu sebagai langkah menuju stabilitas politik dan menjawab tuntutan rakyat yang telah lama terabaikan.
Aksi protes yang semula bertujuan memberantas korupsi dan membuka ruang kebebasan kini menghadapi realita pemerintahan yang lemah dan aspirasi rakyat yang belum terpenuhi. Perjalanan menuju reformasi politik di Nepal masih penuh tantangan dan membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk memenuhi harapan jutaan warga muda yang menginginkan perubahan nyata.
Baca selengkapnya di: apnews.com
