Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan ASN yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan dalam forum bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Pembahasan itu juga menyoroti kebijakan No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan perhatian khusus pada kapasitas fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik.
Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat itu, pemerintah dan Komisi II DPR RI disebut memiliki komitmen tinggi untuk memperkuat manajemen SDM aparatur. Komitmen tersebut diarahkan agar pengelolaan ASN tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik di daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir dalam pertemuan tersebut, bersama perwakilan kepala daerah yang tergabung dalam APPSI, APEKSI, dan APKASI.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI turut mengikuti agenda itu secara langsung. Kepala daerah juga hadir secara daring, menunjukkan bahwa pembahasan manajemen ASN dan kebijakan HKPD melibatkan banyak level pemerintahan.
Dari unsur Kementerian PANRB, Rini didampingi Plh. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto. Hadir pula Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional Donny Adityawarman, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Syska Hutagalung, serta Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Mohammad Averrouce.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperlihatkan bahwa isu reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan internal aparatur. Pembahasan juga menyentuh ruang fiskal daerah yang harus dijaga agar penguatan ASN tidak mengganggu keberlanjutan layanan publik.
-
-
-
-
