Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons ancaman Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menyebut akan menggelar Reformasi Jilid II bila pemerintah tak memperbaiki ekonomi Indonesia dalam 18 hari. Herindra memilih meredam situasi dan mengajak semua pihak menjaga persatuan.
Saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Herindra menekankan pentingnya kebersamaan agar keadaan tidak berkembang ke arah yang merugikan banyak pihak. Ia mengatakan, yang utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan.
Ancaman aksi lanjutan itu muncul setelah BEM SI memberi tenggat waktu kepada pemerintah untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam aksi mahasiswa, tenggat 18 hari itu disebut sebagai simbol yang dikaitkan dengan tekanan pada rupiah.
Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, menjelaskan bahwa angka 18 hari dipilih karena rupiah disebut melemah hingga Rp 18.000. Ia menyampaikan, tenggat tersebut diberikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
BEM SI sebelumnya juga menggelar aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Aksi itu berlangsung pada Jumat (5/6/2026) dan menjadi bagian dari desakan mahasiswa agar pemerintah serius menangani persoalan ekonomi.
Kailani juga menyebut bahwa jika dalam 18 hari tidak ada upaya perbaikan, mahasiswa bisa melakukan penyegelan di Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa opsi demonstrasi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II masih dipertimbangkan bila tuntutan tidak dipenuhi.
-
-
-
-
