Negara-negara produsen minyak dan sekutunya kini makin waspada terhadap munculnya koalisi iklim baru yang mendorong penghapusan bahan bakar fosil. Tekanan ini menguat setelah lonjakan biaya energi membuat banyak pemerintah kembali menilai risiko ketergantungan pada minyak dan gas.
Perdebatan itu muncul di tengah negosiasi iklim di Bonn, Jerman, yang disiapkan untuk agenda COP 2026 di Turki pada November. Di forum itu, Sekretaris Jenderal Iklim PBB Simon Stiell menyebut perang di Timur Tengah bukan hanya memicu penderitaan manusia, tetapi juga krisis biaya energi fosil yang menekan ekonomi global.
Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil berarti terus mengimpor inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Pandangan itu mendapat perhatian karena krisis energi terbaru kembali menyorot rapuhnya sistem energi dunia yang masih sangat bergantung pada pasar minyak dan gas.
Koalisi baru di luar jalur negosiasi utama
Setelah kebuntuan dalam KTT iklim di Brasil pada November 2025, sekitar 60 negara berkumpul di Kolombia pada April untuk mendorong transisi dari bahan bakar fosil. Forum itu dipimpin Kolombia dan Belanda, dengan partisipasi Brasil, Australia, Norwegia, Jerman, serta sejumlah negara yang paling terdampak perubahan iklim.
Aliansi itu disebut sebagai “coalition of the willing” dan memunculkan kekhawatiran di kalangan negara produsen minyak. Arab Saudi dan Iran sebelumnya ikut memblokir peta jalan yang lebih jelas untuk menghapus bahan bakar fosil, sementara China, Rusia, Tanzania, dan Senegal juga menolak penguatan bahasa transisi tersebut.
Penolakan itu menunjukkan bahwa perdebatan soal bahan bakar fosil masih sangat sensitif dalam diplomasi iklim. Istilah “bahan bakar fosil” sendiri tidak secara eksplisit muncul dalam Perjanjian Paris, dan selama bertahun-tahun pembahasannya dianggap tabu di ruang negosiasi.
Afrika berada di posisi yang rumit
Sikap Afrika terhadap transisi energi juga tidak tunggal. Sejumlah negara, seperti Nigeria, masih mengekspor bahan bakar fosil, sementara negara lain masih bergantung pada sumber energi itu untuk memperluas akses listrik dan mendorong pembangunan ekonomi.
Di saat yang sama, negara-negara Afrika termasuk yang paling terdampak perubahan iklim, meski kontribusi historis mereka terhadap emisi global kurang dari 4 persen. Karena itu, kepala negosiator Afrika Antwi Boasiako Amoah menegaskan proses multilateral tidak boleh dilewati begitu saja.
“Ini adalah proses multilateral dan kita tidak seharusnya bergerak di luar proses itu lalu kemudian memaksakan hasilnya kepada pihak lain yang tidak ikut,” katanya kepada DW. Ia juga menyoroti hambatan utama berupa pendanaan terjangkau yang masih sangat terbatas.
Banyak negara Afrika menghadapi biaya pinjaman tinggi dan akses yang sempit ke pasar keuangan internasional. Kondisi itu membuat investasi energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan berjalan lambat, padahal kebutuhan adaptasi terus naik.
Krisis energi mengubah kalkulasi politik
Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol menilai krisis energi terbaru menunjukkan betapa rentannya sistem yang terlalu bergantung pada pasar bahan bakar fosil dan rantai pasok geopolitik yang rapuh. Lembaga riset Jerman New Climate Institute juga mencatat respons politik yang muncul masih sangat beragam.
Sejumlah pemerintah, termasuk Jerman, memilih kebijakan konvensional seperti keringanan pajak bahan bakar fosil. Sebaliknya, Uni Eropa, Chile, Indonesia, dan Vietnam memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat elektrifikasi dan reformasi menuju sistem energi bersih.
Para peneliti menyimpulkan bahwa krisis terbaru telah mengubah lanskap energi global secara permanen. Namun mereka juga menilai respons kebijakan yang tegas belum cukup kuat, meski kesadaran terhadap risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil kini semakin besar.
Fokus bergeser ke implementasi
Presiden COP30 Brasil, Andre Corra do Lago, melihat ada kemajuan dalam pertemuan Bonn menjelang pergantian kepemimpinan negosiasi iklim berikutnya ke Brasil, Turki, dan Australia. Menurut dia, arah pembicaraan mulai bergeser dari negosiasi menuju implementasi.
Salah satu keputusan penting yang dibahas adalah komitmen melipatgandakan pendanaan adaptasi bagi negara berkembang hingga 2035. Namun, di Bonn masih muncul perdebatan soal tahun dasar perhitungan, karena hasilnya berbeda jauh antara basis 2019 dan 2025.
Jika memakai 2019, peningkatan tiga kali lipat bernilai sekitar 20 miliar dolar AS. Jika memakai 2025, nilainya dapat mencapai sekitar 40 miliar dolar.
Antwi Boasiako Amoah menegaskan Afrika tidak bisa membiayai adaptasi melalui utang tambahan. Ia meminta dukungan publik yang lebih besar dan peningkatan signifikan pendanaan iklim internasional, karena isu itu diperkirakan menjadi agenda utama dalam KTT iklim di Turki.