Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa ASN memegang peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Menurut dia, keterbukaan informasi harus berjalan bersama komunikasi yang jujur, jelas, kredibel, dan dapat dipercaya.
Rini menilai informasi adalah aset strategis organisasi karena bisa memengaruhi keputusan masyarakat. Karena itu, semakin terbuka sebuah organisasi, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan komunikasi publik tidak bias dan mudah dipahami.
Dalam keterangannya di PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rini mengatakan ASN wajib menyediakan informasi yang akurat sebagai bagian dari tugas melayani publik. Ia menekankan bahwa informasi yang disampaikan harus terbuka dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.
Empat langkah yang perlu diperkuat
Rini menyebut ada empat langkah utama yang perlu diperkuat dalam keterbukaan informasi. Keempatnya adalah peningkatan kualitas informasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta hubungan yang baik dengan media dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup dipahami sebagai kewajiban hukum. Lebih dari itu, keterbukaan menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Peran ASN sebagai komunikator publik
Rini meminta setiap ASN memastikan informasi yang disampaikan benar, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menegaskan ASN tidak boleh sembarangan memberi informasi, tidak boleh bohong, dan harus menyampaikan kebijakan secara jelas, etis, serta mudah dipahami masyarakat.
Menurut dia, setiap ASN merupakan representasi pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, kualitas layanan kepada masyarakat harus diutamakan, termasuk saat menyampaikan informasi yang menentukan tingkat kepercayaan publik.
Rini juga menyoroti peran ASN sebagai penggerak partisipasi masyarakat. Ia menyebut keterbukaan dapat mendorong publik lebih aktif menyampaikan masukan melalui lapor.go.id yang dapat digunakan seluruh instansi pemerintah untuk melihat keluhan masyarakat.
Peran PPID dan keterbukaan yang berkelanjutan
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Rini menekankan pentingnya peran PPID dan atasan PPID sebagai pengelola informasi publik. Mereka harus memastikan informasi tersedia, mudah diakses, dikelola secara cepat dan tepat, serta disampaikan sesuai ketentuan.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi harus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan begitu, informasi yang tersedia tidak hanya sekadar ada, tetapi juga benar-benar memberi manfaat dan membangun kepercayaan publik.
PPID Sharing 2026 Kementerian PANRB turut menghadirkan praktisi komunikasi Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho. Becky menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, berbasis kebenaran, empati, dan respons cepat, sementara Wahyu menyoroti transparansi dan keterbukaan sebagai kunci kepercayaan publik di era keterbukaan informasi.