Seleksi Duta Antihoaks Jakarta Dibuka, Siswa SMA Negeri Bisa Jadi Fact Checker Junior

Peluang menjadi penggerak literasi digital kini dibuka bagi siswa SMA negeri di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar seleksi Duta Antihoaks Jakarta 2026, dengan peserta terpilih berkesempatan menjalankan peran sebagai Fact Checker Junior bersama Jalahoaks.

Program ini tidak hanya menawarkan sertifikat penugasan selama satu tahun, tetapi juga ruang bagi siswa untuk mengedukasi lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta nantinya akan dibekali kemampuan memeriksa fakta, membuat konten digital, hingga berbicara di depan publik.

Seleksi tersebut khusus ditujukan bagi siswa SMA negeri di Provinsi Jakarta. Pelaksanaan di sekolah negeri menjadi tahap awal implementasi program sebelum cakupannya diperluas pada tahun-tahun berikutnya.

Setiap sekolah dapat mengirimkan paling banyak lima siswa untuk mengikuti proses pendaftaran. Seleksi administrasi akan menentukan satu peserta terbaik dari tiap sekolah yang dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Peran Duta Antihoaks selama satu tahun

Siswa yang dikukuhkan sebagai duta akan menjalankan masa penugasan selama satu tahun. Perannya berfokus pada upaya membangun kebiasaan digital yang lebih kritis di lingkungan terdekat.

Duta Antihoaks Jakarta bertugas menjadi penggerak literasi digital di sekolah maupun masyarakat. Mereka juga berperan sebagai agen edukasi untuk melawan penyebaran hoaks serta berkolaborasi dengan Tim Jalahoaks Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta.

Dalam program ini, peserta terpilih memperoleh pendampingan untuk menjalankan kegiatan literasi digital di sekolah. Mereka juga dapat terlibat dalam beragam kegiatan Jalahoaks dan mengakses jejaring komunitas literasi digital tingkat nasional.

Lima tahap seleksi hingga pengukuhan

Proses pemilihan Duta Antihoaks Jakarta 2026 disusun dalam lima tahap, dari seminar hingga presentasi proyek. Sejumlah tahap juga memuat seleksi lanjutan untuk menyaring peserta yang akan melangkah ke pelatihan berikutnya.

TahapKegiatan utamaHasil atau materi
1Seminar Literasi Digital dan seleksi awalPeserta mengikuti seminar serta seleksi tahap pertama
2In House TrainingMateri fact-checking, pre-bunking, keamanan digital, dan demokrasi digital
3Pelatihan Duta AntihoaksPemeriksaan fakta lanjutan, literasi digital, public speaking, dan pembuatan konten
4Proyek literasi digitalPelaksanaan proyek di sekolah atau masyarakat sekitar satu bulan
5Penjurian dan pengukuhanPresentasi proyek serta penetapan duta terpilih

Pada tahap In House Training, peserta yang lolos seleksi awal akan mempelajari pemeriksaan fakta atau fact-checking. Mereka juga mendapat materi pre-bunking, keamanan digital, dan demokrasi digital sebelum kembali mengikuti seleksi.

Peserta yang menembus tahap pelatihan duta akan mendapat pembelajaran yang lebih lanjut. Materinya mencakup pemeriksaan fakta lanjutan, perancangan program literasi digital, public speaking, dan pembuatan konten digital.

Tahap berikutnya menuntut peserta membuat serta melaksanakan proyek literasi digital. Proyek tersebut dapat dijalankan di sekolah atau masyarakat selama kurang lebih satu bulan.

Hasil proyek kemudian dipresentasikan di hadapan dewan juri pada tahap penjurian. Dewan juri akan menetapkan satu siswa dan satu siswi sebagai Duta Antihoaks Jakarta 2026, yang pengukuhannya dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Manfaat bagi peserta terpilih

Peserta yang menjadi duta akan menerima Surat Keputusan atau sertifikat penugasan sebagai Duta Antihoaks Jakarta selama satu tahun. Penugasan itu membuka kesempatan bagi siswa untuk menjadi edukator literasi digital di sekolah maupun masyarakat.

Selain bertugas sebagai Fact Checker Junior, duta akan mendapat pendampingan dalam pelaksanaan program di sekolah. Keterlibatan bersama Jalahoaks juga memberi mereka kesempatan mengikuti berbagai kegiatan literasi digital yang dijalankan Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta.

Pendaftaran Duta Antihoaks Jakarta 2026 dilakukan melalui laman duta-antihoaks di portal Jalahoaks Jakarta. Calon peserta perlu melalui mekanisme sekolah karena kuota pengiriman dibatasi maksimal lima siswa dari setiap SMA negeri.

Terkait