Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menginstruksikan agar wilayah Kecamatan Bahodopi bebas dari sampah mulai 1 Januari mendatang. Ia menegaskan bahwa target tersebut harus tercapai tanpa toleransi adanya sampah berserakan di wilayah itu.
Bupati Iksan memberikan batas waktu satu bulan bagi semua pihak untuk menuntaskan persoalan sampah di Bahodopi. Ia juga menyatakan akan melakukan pemantauan langsung guna memastikan kondisi kebersihan sesuai dengan target.
Pemerintah Kabupaten Morowali telah menyiapkan berbagai kebutuhan penanganan sampah. Lahan seluas 6-7 hektare telah dihibahkan khusus untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan fasilitas pemilahan sampah.
Rinciannya, tiga hektare akan dialokasikan sebagai area pembuangan sampah permanen. Sedangkan 2,6 hektare diperuntukkan bagi fasilitas pemilahan sampah guna mendukung pengelolaan sampah secara terpadu.
Menurut Bupati, penanganan sampah bukan sekadar masalah kebersihan semata. Hal ini juga penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Morowali, Nugrah, menyatakan siap mendukung pencapaian target bebas sampah tersebut. Ia menekankan bahwa penanganan sampah memerlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Dukungan signifikan datang dari PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Perusahaan ini memberikan fasilitas berupa satu dump truck dan 10 arm roll untuk mempercepat pengangkutan dan pengelolaan sampah.
Program TPS3R yang sedang dikembangkan mencakup pemilahan, pencacahan, dan pengolahan sampah di Pusat Daur Ulang (PDU). Fasilitas bantuan tersebut sangat membantu optimalisasi program tersebut.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Morowali menggelar kerja bakti besar-besaran di Bahodopi. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 personel gabungan guna mempercepat penataan sistem persampahan.
Instruksi tegas dari Bupati bersama dukungan berbagai pihak diharapkan dapat mewujudkan Bahodopi sebagai wilayah yang bersih dan sehat tanpa sampah pada awal Januari. Program ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca selengkapnya di: sulteng.antaranews.com
