Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengusulkan pemotongan anggaran sebesar 15,1% untuk tahun 2026. Usulan itu diajukan sebagai respons atas krisis keuangan yang tengah melanda badan dunia tersebut.
Dalam pertemuan Komite Kelima PBB pada 1 Desember 2025, Guterres menyampaikan rencana pemangkasan anggaran dari US$3,82 miliar pada 2025 menjadi US$3,24 miliar di tahun berikutnya. Pengurangan anggaran sebesar US$577 juta itu bertujuan untuk menyesuaikan kondisi finansial PBB yang sedang sulit.
Krisis Keuangan dan Dampaknya
Krisis keuangan yang dialami PBB membuat organisasi ini harus memikirkan efisiensi pengelolaan dana. Guterres menilai pemotongan anggaran penting agar PBB dapat tetap menjalankan fungsinya tanpa membebani negara-negara anggota secara berlebihan.
Meski anggaran utama dipangkas, Guterres menegaskan bahwa dana untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak akan dikurangi. UNRWA dinilai sangat penting mengingat situasi kemanusiaan yang kritis di Gaza dan wilayah sekitarnya.
Pendapat Anggota PBB Mengenai Reformasi Anggaran
Beberapa diplomat negara anggota PBB memberikan tanggapan atas usulan pemangkasan ini. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum terlihat langkah konkret terkait pemangkasan pengeluaran. Ia menekankan bahwa pembahasan masalah keuangan memang sedang berlangsung, tetapi tindakan nyata belum terwujud.
Nebenzia juga menekankan bahwa reformasi anggaran harus ditangani oleh negara-negara anggota PBB, bukan oleh Sekretariat PBB semata. Pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan soal manajemen dan kontrol anggaran organisasi internasional tersebut.
Usulan Pemotongan Anggaran PBB 2026
- Anggaran PBB 2025: US$3,82 miliar
- Usulan anggaran 2026: US$3,24 miliar
- Potongan dana: US$577 juta (15,1%)
- Dana UNRWA: Tidak dikurangi
Situasi UNRWA dan Prioritas Kemanusiaan
Tidak dipangkasnya anggaran UNRWA menjadi sinyal pentingnya perhatian PBB terhadap pengungsi Palestina. Organisasi ini berfokus pada penyediaan bantuan dan perlindungan bagi jutaan pengungsi, khususnya di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza.
Prioritas ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi krisis keuangan, PBB tetap berkomitmen menjaga program kemanusiaan yang sangat vital. Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah yang rawan konflik.
Pemotongan anggaran PBB oleh Sekjen Antonio Guterres menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban finansial organisasi dunia itu. Namun, tantangan masih tersisa dalam mewujudkan reformasi yang diharapkan oleh seluruh negara anggota.
Diskusi dan keputusan terkait anggaran akan terus diperjuangkan dalam forum-forum PBB ke depan. Upaya kolaboratif antara Sekretariat dan negara anggota sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan misi PBB di tengah kondisi finansial yang menekan.
Dengan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan organisasi, pemangkasan anggaran diharapkan dapat membentuk tata kelola yang lebih efisien. Reformasi anggaran tersebut juga membuka ruang bagi PBB untuk beradaptasi dengan dinamika geopolitik dan tantangan global saat ini.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
