Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, mengungkapkan krisis finansial yang tengah dihadapi badan dunia ini. Tunggakan iuran dari negara anggota kini mencapai hampir $1,6 miliar atau sekitar Rp26,7 triliun, yang menghambat operasional PBB secara signifikan.
Dalam pemaparan kepada Komite Kelima pada 1 Desember 2025, Guterres menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran ini sangat kronis dan berpotensi mengganggu fungsi utama PBB. Meskipun ada rencana pemangkasan anggaran besar-besaran, posisi kas PBB tetap rapuh dan likuiditas organisasi tersebut sangat terbatas.
Tunggakan Iuran Negara Anggota PBB
PBB menutup tahun 2024 dengan tunggakan iuran sebesar $760 juta. Selain itu, kontribusi senilai $877 juta untuk tahun 2025 juga belum diterima. Total tunggakan yang harus segera dilunasi mencapai sekitar $1,586 miliar. Hanya 145 dari 193 negara anggota yang telah menyelesaikan pembayaran iuran untuk tahun 2025.
Beberapa kontributor utama seperti Amerika Serikat dan Rusia masih menunggak, sementara Tiongkok menjadi salah satu negara yang telah melunasi iuran penuh pada 29 Oktober 2025. Guterres berulang kali mengimbau semua negara anggota untuk membayar iuran tepat waktu demi kelangsungan misi PBB.
Dampak Krisis Finansial terhadap Anggaran dan SDM
Kekurangan dana mengharuskan PBB beroperasi jauh di bawah tingkat anggaran yang telah disetujui. Pada 2026, PBB berencana melakukan pemangkasan anggaran rutin sebesar 15,1 persen, yakni sekitar $577 juta, atau sekitar Rp9,6 triliun. Anggaran yang diusulkan sebesar $3,24 miliar ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyesuaian anggaran juga berdampak pada pengurangan posisi kerja. Sekitar 2.681 posisi akan dihapus, berkurang 18,8 persen dari jumlah saat ini. Misi politik khusus juga akan dipangkas lebih dari 21 persen, sebagai akibat dari penutupan beberapa misi dan penyederhanaan struktur organisasi.
Langkah Efisiensi dan Restrukturisasi Operasional
PBB melakukan efisiensi dengan mengonsolidasikan pemrosesan penggajian menjadi satu tim global di tiga pos tugas utama. Selain itu, didirikan pusat administrasi bersama yang berlokasi di New York dan Bangkok. Fungsi-fungsi tertentu juga akan dipindahkan ke wilayah dengan biaya operasional lebih rendah.
Sejak 2017, penghentian sewa kantor di New York sudah menghemat $126 juta. Diperkirakan mulai 2028, PBB bisa mendapatkan penghematan tambahan sebesar $24,5 juta per tahun. Untuk mengelola proses pengurangan pegawai, disiapkan biaya pemutusan hubungan kerja dan relokasi sebesar $5,4 juta serta program keluar sukarela agar dampak PHK bisa diminimalisasi.
Penanganan Dana untuk Krisis Kemanusiaan
Meski anggaran dipangkas, Guterres menegaskan bahwa alokasi dana untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak akan dikurangi. Dana tersebut sangat penting untuk merespons krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza dan wilayah lain yang terdampak konflik.
Tantangan Likuiditas dan Ajakan Pelunasan Iuran
Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa posisi likuiditas organisasi sangat rapuh dan tantangan ini akan berlanjut meski anggaran disetujui. Keterlambatan pembayaran dari anggota negara menjadi faktor utama yang menghambat stabilitas keuangan PBB.
Ia berpesan agar seluruh negara anggota segera melunasi tunggakan iuran secara penuh dan tepat waktu. Pembayaran iuran yang lancar sangat penting agar PBB dapat menjalankan misi globalnya, mulai dari menjaga perdamaian sampai melakukan aksi kemanusiaan.
Data Utama Tunggakan Iuran PBB:
- Tunggakan tahun 2024: $760 juta
- Iuran jatuh tempo tahun 2025 belum diterima: $877 juta
- Total tunggakan: sekitar $1,586 miliar (Rp26,7 triliun)
- Negara anggota membayar iuran 2025: 145 dari 193 negara
- Kontributor besar yang menunggak: AS, Rusia
- Kontributor yang sudah membayar penuh: Tiongkok
Krisis finansial PBB menjadi sinyal penting bagi negara anggota untuk berkomitmen membayar kewajiban mereka. Pembayaran iuran yang stabil adalah kunci agar badan dunia ini bisa berfungsi optimal menghadapi tantangan global. Langkah penyesuaian anggaran pun harus diiringi dukungan penuh demi keberlangsungan berbagai program kemanusiaan dan perdamaian dunia.
