Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mendapatkan restu dari kerajaan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini membuka jalan bagi pemilihan umum yang harus dilaksanakan paling lambat Februari 2026.
Keputusan pembubaran ini diumumkan pada Jumat, 12 Desember 2025, dalam lembaran negara resmi. Anutin menyatakan bahwa pemerintahan minoritas yang dipimpinnya mengalami kesulitan dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk masalah ekonomi dan ketegangan di perbatasan dengan Kamboja.
Menurut undang-undang Thailand, pemilu wajib digelar dalam waktu 45 hingga 60 hari setelah DPR resmi dibubarkan. Dengan pembubaran ini, pemerintah memiliki waktu terbatas untuk menyiapkan proses pemilihan umum yang transparan dan adil.
Anutin terpilih sebagai perdana menteri pada 5 September 2025 dengan dukungan dari Partai Rakyat yang berasal dari kubu oposisi. Ia menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran etik setelah rekaman percakapannya dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, tersebar ke publik.
Selama tiga bulan pertama masa jabatannya, Anutin mendapat kritik tajam terkait penanganan banjir parah di wilayah selatan Thailand dan beberapa isu domestik lainnya. Kondisi ini dianggap melemahkan legitimasi pemerintah yang dipimpinnya.
Pembubaran DPR dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang terjadi di wilayah perbatasan. Konflik ini menambah kompleksitas situasi politik dan keamanan nasional yang sudah rentan.
Selain faktor ketegangan perbatasan, perbedaan pandangan antara partainya, Bhumjaithai, dengan Partai Rakyat tentang rancangan amandemen konstitusi menjadi alasan lain di balik pembubaran DPR. Ketegangan politik partai politik memuncak dan menyebabkan bubarnya parlemen.
Proses pembubaran DPR dan penjadwalan ulang pemilu ini diharapkan menjadi langkah untuk mengembalikan stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pemilu yang akan datang diharapkan bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih kuat dan efektif.
DPR yang dibubarkan terdiri dari anggota-anggota yang mewakili berbagai partai politik dengan kepentingan yang beragam. Ketegangan antarpartai dalam pembahasan kebijakan internal menjadi faktor utama yang memperlemah kinerja parlemen.
Masalah ekonomi juga menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh pemerintahan Anutin. Kinerja pemerintah minoritas dinilai belum mampu menangani persoalan tersebut secara optimal sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik.
Dengan dibubarkannya DPR, pemerintah menempatkan harapan besar pada pemilu berikutnya. Masyarakat menantikan adanya perubahan dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan serta pembangunan nasional.
Langkah pembubaran DPR oleh Anutin Charnvirakul ini mendapat perhatian luas dari media lokal dan internasional. Keputusan ini menjadi momen penting dalam proses demokrasi dan kebijakan politik di Thailand.
-
-
-
-
