Pemerintah Australia meningkatkan pengawasan terhadap ujaran kebencian dan memperketat aturan visa pasca-penembakan massal di Bondi. Langkah ini diambil sebagai respons langsung untuk menangani kebencian yang memicu serangan teroris tersebut.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan rencana reformasi undang-undang ujaran kebencian dan pengaturan ketat terhadap pengkhotbah agama yang menyebarkan kebencian dan perpecahan. Pemerintah memberikan prioritas tinggi untuk melakukan tindakan nyata, terutama menjelang musim panas, agar perubahan hukum dapat segera diterapkan.
Pengetatan UU Ujaran Kebencian
Setelah rapat komite keamanan nasional, pemerintah mendukung 13 rekomendasi kunci untuk memerangi antisemitisme. Beberapa perubahan undang-undang penting meliputi:
- Dakwaan khusus bagi pengkhotbah yang menghasut kekerasan.
- Penambahan pemberatan hukuman jika ada motif kebencian dalam kasus ancaman dan pelecehan daring.
- Pembentukan daftar hitam organisasi yang terlibat dalam ujaran kebencian dan rasisme.
- Pengawasan ketat terhadap visa warga asing yang dianggap berpotensi mengganggu kerukunan sosial di Australia.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan, ambang batas pembuktian dalam kasus ujaran kebencian akan diturunkan. Hal ini bertujuan menindak praktik yang selama ini berada di "zona abu-abu" hukum sehingga pelaku tidak luput dari proses hukum.
Serangan di Bondi dan Dampaknya pada Komunitas
Serangan di Bondi yang diduga terinspirasi oleh kelompok ISIS bukan hanya serangan terhadap komunitas Yahudi, melainkan serangan pada nilai-nilai kehidupan yang dianut masyarakat Australia. PM Albanese menyatakan ketegasan pemerintah untuk melawan kebencian ini demi menjaga persatuan bangsa.
Selain kebijakan hukum, pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang dipimpin tokoh bisnis David Gonski untuk menangani antisemitisme di dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Jason Clare menjelaskan bahwa sikap antisemit dan rasisme bukanlah sifat bawaan, melainkan perilaku yang dipelajari sehingga perlu edukasi yang tepat untuk mengatasinya.
Upaya di Dunia Maya dan Kolaborasi Multi-Pihak
Pemerintah berkolaborasi dengan Komisaris eSafety untuk merancang langkah strategis menanggulangi penyebaran ujaran kebencian dan antisemitisme di ranah digital. Ini menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk meminimalisir potensi penyebaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial.
PM Albanese menyatakan komitmen penuh untuk menyelesaikan regulasi tersebut sesegera mungkin dengan kemungkinan menggelar sidang parlemen tambahan pada musim panas. Hal ini menunjukkan urgensi dan perhatian pemerintah dalam menanggapi tragedi Bondi serta menjaga keamanan sosial.
Reformasi ini merupakan bagian dari mekanisme nasional yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan dan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat persatuan dan melindungi komunitas dari ancaman ideologi kebencian yang membahayakan stabilitas sosial di Australia.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com





