Pemerintah Spanyol menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang saat ini sangat mengenaskan. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyampaikan dukungan penuh negaranya untuk perdamaian permanen di wilayah tersebut serta mendesak penghentian kekerasan di Tepi Barat.
Dalam percakapan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, Albares menegaskan bahwa Spanyol akan terus bekerja sama dengan Otoritas Palestina guna menjaga keberlanjutan keuangan dan mendukung agenda reformasi yang dijalankan. Dia juga menyerukan agar Israel segera mentransfer pendapatan pajak Palestina yang selama ini ditahan.
Data Kementerian Keuangan Palestina menunjukkan bahwa sejak 2019, Israel menahan hampir US$2 miliar atau setara Rp 33,4 triliun pendapatan pajak Palestina. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan atas sejumlah perjanjian yang sudah ditandatangani antara kedua belah pihak.
Albares juga memberikan perhatian khusus terhadap ekspansi permukiman ilegal Israel yang semakin meningkat di wilayah Tepi Barat. Tahun 2025 tercatat sebagai periode dengan tingkat ekspansi permukiman tertinggi, setelah pemerintah koalisi sayap kanan Israel menyetujui pembangunan dan proyek perumahan baru dalam skala besar.
Israel baru-baru ini menyetujui pembangunan 126 unit rumah di pos permukiman Sa-Nur, yang sebelumnya dibongkar pada 2005 saat penarikan sepihak Israel dari Jalur Gaza. Kebijakan ini dinilai menimbulkan ketegangan dan memperparah situasi di kawasan tersebut.
Menurut Albares, pembatasan terhadap organisasi non-pemerintah di Jalur Gaza justru memperburuk krisis kemanusiaan yang terjadi. Dia mengingatkan pentingnya lembaga-lembaga PBB seperti UNRWA untuk dapat beroperasi secara bebas, tanpa hambatan, guna memberikan bantuan kepada warga Palestina.
Spanyol berkomitmen untuk ikut serta dalam proses rekonstruksi wilayah Gaza demi memastikan masyarakat setempat memiliki masa depan yang layak di tanah mereka sendiri. Bantuan internasional dianggap sangat krusial mengingat kerusakan luas yang terjadi akibat serangan Israel sejak Oktober 2023.
Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, terutama perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan banyak infrastruktur vital di Jalur Gaza. Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025, laporan pelanggaran masih terus terjadi, menambah derita warga sipil.
Pemerintah Spanyol dengan tegas menolak segala bentuk ekspansi permukiman ilegal dan seruan penahanan pajak yang merugikan Palestina. Kepedulian Spanyol ini sejalan dengan upaya internasional untuk mendukung stabilitas dan perdamaian menyeluruh di kawasan Timur Tengah.
