Amerika Serikat (AS) melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dalam sebuah operasi yang memicu pertanyaan serius mengenai legalitas tindakan tersebut. Pemerintahan Trump melancarkan serangan darat di Venezuela tanpa persetujuan Kongres, padahal pada awalnya pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa operasi militer di wilayah asing memerlukan otorisasi legislatif. Hal ini memunculkan kontroversi terkait kewenangan Presiden dalam menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan rezim asing.
Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles, sebelumnya menyebut bahwa serangan di darat akan dianggap sebagai aksi perang yang mewajibkan persetujuan Kongres. Meski demikian, dua bulan setelah pernyataan tersebut, pemerintahan Trump melaksanakan operasi besar yang meliputi penangkapan Maduro dengan alasan untuk menegakkan keadilan atas dakwaan narkotika dan terorisme internasional. Trump bahkan mengklaim bahwa otorisasi legislatif tidak diperlukan untuk tindakan tersebut, sebuah pandangan yang tidak disetujui secara luas di pemerintahan maupun kalangan politik AS.
Kewenangan Presiden dan Legalitas Serangan
Menurut Senator Mike Lee, operasi itu bisa dianggap bagian dari wewenang inheren Presiden berdasarkan Pasal II Konstitusi AS untuk melindungi personel dan kepentingan AS dari ancaman langsung. Namun, pengunaan kekuatan militer untuk menangkap pemimpin asing yang dituduh atas tindak pidana di luar negeri bukanlah praktik umum dan masih diperdebatkan secara hukum maupun etika. Wakil Presiden JD Vance menegaskan bahwa Maduro tidak dapat menghindari penuntutan akibat dakwaan atas perdagangan narkoba di AS, meskipun tinggal di Venezuela.
Pemerintah Trump memberikan beberapa alasan berbeda untuk operasi ini, mulai dari mengatasi penyelundupan narkoba hingga penggulingan rezim yang dianggap mencuri aset negara, terutama minyak. Trump menyatakan niat untuk mengendalikan Venezuela dan mengelola kembali aset minyaknya, yang menunjukkan bahwa tujuan operasi ini tidak hanya terbatas pada penangkapan presiden.
Perbandingan Historis dan Memo Kontroversial
Upaya serupa pernah terjadi saat AS menginvasi Panama pada 1989 untuk menangkap pemimpin Manuel Noriega yang juga menghadapi dakwaan narkotika di AS. Namun, operasi tersebut memiliki otorisasi dan konteks berbeda dari situasi Venezuela saat ini, salah satunya karena Venezuela adalah negara yang lebih besar dan kaya minyak.
Memo tahun 1989 yang ditulis oleh William Barr memberikan presiden AS kewenangan yang luas untuk tindakan semacam ini, meskipun kontroversial dan berpotensi melanggar hukum internasional. Memo tersebut membenarkan penangkapan pemimpin asing di luar negeri tanpa persetujuan hukuman internasional, tetapi penggunaannya sangat diperdebatkan dalam konteks Venezuela yang kini diwarnai ketegangan geopolitik dan klaim kedaulatan negara.
Dampak Politik dan Geopolitik
Serangan terhadap Maduro ditentang oleh sejumlah negara seperti Tiongkok yang menilai aksi ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Venezuela. Trump juga membuka opsi untuk tindakan militer lebih lanjut, berlaku sebagai sinyal bahwa AS dapat memperluas pengaruhnya secara interim di Venezuela. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsekuensi jangka panjang bagi hubungan internasional dan stabilitas kawasan Amerika Latin.
Dalam konteks domestik AS, tindakan Trump ini kembali menguji batas kewenangan presiden dan kesediaan rakyat serta pemerintah AS untuk menerima langkah militer yang secara hukum meragukan. Meski berhasil menangkap Maduro, langkah ini menghadirkan tantangan hukum dan diplomatik yang kompleks yang akan terus menjadi bahan perdebatan internasional dan nasional. Kondisi ini menggarisbawahi dinamika ketegangan serta inkonsistensi dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Venezuela.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
