Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendorong peningkatan fasilitas toilet perempuan di Gedung Parlemen Nasional. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah anggota parlemen perempuan yang menyebabkan fasilitas toilet saat ini menjadi kurang memadai.
Saat ini, Gedung Parlemen Jepang hanya menyediakan satu toilet dengan dua bilik untuk 73 anggota parlemen perempuan. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang terutama sebelum sesi sidang utama dimulai. Secara keseluruhan, gedung parlemen hanya memiliki sembilan toilet wanita dengan 22 bilik yang ada.
Anggota parlemen Yasuko Komiyama dari Partai Demokrat Konstitusional menyatakan, “Sebelum sesi sidang utama, sejumlah besar anggota parlemen perempuan mengantre di depan toilet perempuan.” Pernyataan ini menegaskan bagaimana fasilitas yang terbatas mengganggu kenyamanan para anggota.
Tidak hanya itu, sebanyak 57 anggota parlemen perempuan dari tujuh partai telah mengajukan petisi lintas partai. Petisi tersebut meminta Ketua Komite Peraturan dan Administrasi, Yasukazu Hamada, untuk segera menambah jumlah toilet perempuan di gedung parlemen.
Petisi tersebut menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas yang cukup adalah “masalah penting yang berpotensi berdampak pada jalannya persidangan dan pelaksanaan tugas.” Situasi ini menunjukkan bagaimana fasilitas fisik berkontribusi pada efektivitas kinerja legislatif.
Peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan mendapat perhatian serius setelah Sanae Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang pada tahun 2025. Setelah pemilihan tersebut, jumlah anggota perempuan di parlemen naik dari 45 menjadi lebih dari 70 orang.
Meskipun jumlah tersebut meningkat, perempuan masih memegang kurang dari 16 persen kursi di parlemen. Hal ini mengindikasikan bahwa representasi perempuan di politik Jepang masih terbatas dan memerlukan perbaikan.
Langkah Takaichi dan anggota parlemen perempuan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki infrastruktur fisik agar lebih ramah gender. Penambahan fasilitas yang memadai di gedung parlemen akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung partisipasi perempuan.
Secara luas, kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan di dunia kerja dengan fasilitas yang tidak selalu menyesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan mereka. Kebijakan penyesuaian semacam ini menjadi penting untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam lingkungan institusi pemerintahan.
Langkah pemerintah Jepang untuk merespons tuntutan ini juga akan menjadi perhatian global terkait bagaimana negara maju mengakomodasi peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Peningkatan kualitas fasilitas merupakan bagian dari upaya itu.
Dengan tambahan toilet perempuan yang mencukupi, diharapkan suasana kerja di parlemen Jepang menjadi lebih efisien dan produktif. Hal ini juga dapat membantu mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih besar di masa depan.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
