Kementerian Luar Negeri Indonesia mendapat kritik karena dianggap lemah dalam menyikapi serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Mantan Duta Besar untuk AS, Dino Patti Djalal, mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai kurang tegas mengutuk tindakan Washington tersebut.
Dino menilai pernyataan resmi dari Kemenlu terlalu standar dan tidak secara eksplisit menuding AS sebagai pelaku pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, Indonesia sebagai negara Global South harus berani mengambil sikap tegas saat prinsip dasar internasional dilanggar.
Respons Rizal Sukma atas Kritik Dino Patti Djalal
Rizal Sukma, mantan Duta Besar RI untuk Inggris dan ahli diplomasi, memberikan tanggapan singkat namun tegas atas kritik Dino. Ia mempertanyakan mengapa Dino masih merasa heran dengan sikap Kemenlu yang cenderung berhati-hati. Rizal memahami bahwa dalam konteks diplomasi, terutama menghadapi kekuatan besar seperti AS, Indonesia memang perlu menjaga keseimbangan strategis.
Rizal selama ini dikenal mengedepankan pendekatan realistis dalam politik luar negeri, menghargai posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang harus menyesuaikan diri dengan dinamika internasional. Pendekatan ini mencerminkan strategi diplomasi aktif namun penuh perhitungan.
Perbedaan Pandangan tentang Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa politik luar negeri bebas aktif harus berarti berani mengambil sikap, bukan sekadar menjaga hubungan baik semata. Menurutnya, bermitra dengan negara manapun, termasuk AS, tidak boleh membuat Indonesia menjadi penurut yang mengorbankan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan hukum internasional.
Sementara itu, Kemenlu lebih menekankan prinsip penghormatan hukum internasional dan penyelesaian konflik melalui dialog serta mekanisme multilateral. Pernyataan resmi Kemenlu menyoroti keprihatinan atas penggunaan kekuatan yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional tanpa menyebut pelaku secara eksplisit.
Pandangan Publik dan Tantangan bagi Indonesia
Isu serangan AS ke Venezuela yang dianggap melanggar hukum internasional memicu perdebatan publik di Indonesia. Banyak yang berharap Indonesia sebagai negara besar di kawasan dan anggota masyarakat Global South dapat memainkan peran lebih aktif dan tegas.
Namun, pengamat seperti Rizal Sukma menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap harus mempertimbangkan realitas kekuatan global dan potensi dampak bagi kepentingan nasional. Dalam konteks ini, sikap Kemenlu yang berhati-hati bukan berarti lemah, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang kompleks.
Catatan Penting tentang Sikap Diplomatik Indonesia
- Indonesia menekankan kedaulatan negara dan penyelesaian damai konflik.
- Pemerintah menghindari tudingan langsung yang dapat merusak hubungan bilateral.
- Pendekatan diplomasi aktif diupayakan dengan menjaga keseimbangan antara kekuatan besar.
- Indonesia diharapkan tetap konsisten dalam memperjuangkan hukum internasional dan keadilan global.
Debat tentang kritik terhadap sikap Kemenlu bukan semata soal keberanian berbicara. Lebih jauh, ini terkait bagaimana Indonesia membaca peluang dan risiko dalam hubungan internasional yang semakin kompleks. Pendekatan realistis dan diplomasi penuh perhitungan tetap menjadi pilihan utama pemerintah saat ini.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com




