Amerika Serikat baru-baru ini melakukan operasi militer mendadak di Venezuela yang berujung pada tumbangnya Presiden Nicolas Maduro. Langkah ini memicu kontroversi besar di Kongres AS terkait batas kewenangan Presiden Donald Trump dalam mengambil tindakan semacam itu.
Pemimpin Minoritas DPR AS, Hakeem Jeffries, meminta penjelasan dari penasihat Trump mengenai klaim presiden yang menyatakan memiliki otoritas penuh atas Venezuela. Jeffries menyoroti minimnya komunikasi antara pemerintahan dan Kongres serta ketidakjelasan rencana transisi setelah operasi militer tersebut.
Tudingan Pelanggaran Konstitusi oleh Trump
Jeffries menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Ia menolak narasi pemerintah yang menyebut operasi itu sebagai tindakan penegakan hukum dan menyebutnya sebagai aksi militer yang ilegal. "Konstitusi bukan masalah ketidaknyamanan, tapi sebuah persyaratan," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada pengecualian hukum bagi Trump dalam konteks konstitusi. Jeffries mengingatkan bahwa masyarakat AS tidak menginginkan keterlibatan dalam konflik luar negeri baru yang dianggap tanpa dasar kuat. Menurutnya, tindakan militer yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres tidak bisa dianggap benar meskipun ada klaim dari pejabat pemerintah.
Pembelaan dari Kubu Republik
Ketua DPR AS dari kubu Republik, Mike Johnson, membela operasi penggulingan Maduro yang dilakukan Trump. Johnson menyatakan bahwa operasi tersebut berada dalam koridor hukum Pasal II Konstitusi AS yang mengatur kewenangan eksekutif presiden. Menurutnya, tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan awal dari Kongres, cukup pemberitahuan setelah operasi dilakukan.
Johnson menyebutkan dirinya telah melakukan komunikasi langsung dengan Trump dan pejabat kabinet hanya beberapa jam setelah operasi berlangsung. Ia yakin pemerintah telah mengikuti prosedur yang berlaku. Saat ini, DPR tengah menyusun jadwal pengarahan lanjutan bagi anggota Kongres untuk membahas operasi tersebut guna mengurangi ketegangan politik.
Langkah Pengawasan Kongres
Sebanyak 16 pimpinan legislatif dijadwalkan menerima penjelasan rinci terkait operasi militer AS di Venezuela pada pertengahan pekan. Pengarahan ini digelar segera setelah legislator kembali ke Washington, sebagai upaya transparansi dan kontrol demokratis atas tindakan eksekutif presiden.
Perdebatan ini menyoroti potensi benturan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam mengelola kebijakan luar negeri dan penggunaan kekuatan militer. Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai batasan kewenangan presiden di era modern, khususnya saat menghadapi situasi luar negeri yang kompleks.
Dengan demikian, operasi militer AS di Venezuela tidak hanya mempengaruhi situasi geopolitik di Amerika Latin, tapi juga dinamika politik di dalam negeri Amerika Serikat. Gugatan legal dan politik terhadap Trump terkait tindakan ini masih berlanjut, menambah lapisan ketegangan di Capitol Hill.
Baca selengkapnya di: www.medcom.id
