Analisis IPP Unika Atma Jaya: Akuntabilitas dalam Demokrasi Presidensial dan Kepemimpinan Trump

Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menggelar seminar publik yang membahas akuntabilitas demokrasi presidensial melalui refleksi kepemimpinan Donald Trump. Seminar ini digelar sebagai ruang dialog akademik untuk memahami dinamika demokrasi di Amerika Serikat dan menarik hikmah yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, menegaskan bahwa kemunduran demokrasi sering kali berasal dari melemahnya kepemimpinan politik dan institusi, bukan dari masyarakat. Ia mengutip pandangan ilmuwan politik Larry Butler bahwa erosi demokrasi lebih cenderung terjadi “dari atas” ketika tata kelola kekuasaan tidak dijaga secara akuntabel.

Refleksi Demokrasi Presidensial Amerika Serikat

Seminar yang dilaksanakan di Kampus Semanggi tersebut menyoroti bagaimana sistem presidensial memberikan kewenangan besar kepada eksekutif, sehingga akuntabilitas menjadi tantangan utama. Prof. Thomas Pepinsky dari Cornell University menyatakan bahwa demokrasi adalah proses dinamis yang membutuhkan pengawasan dan keterlibatan aktif dari warga negara serta institusi yang kuat.

Ia menekankan pentingnya mekanisme checks and balances agar demokrasi mampu bertahan dan tidak mengalami penyalahgunaan kekuasaan. Prof. Thomas juga menggarisbawahi bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman di Amerika Serikat agar tata kelola pemerintahannya tetap berlandaskan keadilan dan akuntabilitas.

Pelajaran bagi Demokrasi di Indonesia

Salvatore Simarmata menjelaskan bahwa diskusi bukan bertujuan meniru model politik Amerika, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Fokusnya adalah pada penegakan supremasi hukum dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

Pendidikan kebijakan publik disebut sebagai instrumen strategis yang harus dikembangkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga selaras dengan nilai demokrasi. Hal ini menjadi relevan untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang inklusif dan transparan.

Peranan Akademisi, Institusi, dan Masyarakat Sipil

Seminar ini menutup dengan optimisme bahwa kolaborasi antara akademisi, lembaga negara, dan masyarakat sipil menjadi kunci bagi kematangan demokrasi di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat secara luas.

Kesadaran akan tanggung jawab institusi dan kepemimpinan yang akuntabel menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi presidensial agar tidak mudah tergerus oleh dinamika politik dan tantangan masa depan. Seminar IPP Unika Atma Jaya ini menjadi pengingat bahwa kekuatan demokrasi tergantung pada komitmen seluruh elemen bangsa dalam menegakkan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
Exit mobile version