Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang sedang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan ini dimaksudkan sebagai bagian dari rencana gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta akan bertugas mengawasi pengelolaan dan rekonstruksi wilayah Gaza.
Tawaran tersebut datang dari seorang anggota senior pemerintahan Trump. Meski Starmer diyakini akan menerima posisi ini, hingga kini ia belum menerima undangan resmi. Pembicaraan mengenai komposisi Dewan Perdamaian Gaza masih berlangsung intens dan melibatkan berbagai pihak internasional.
Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Dewan Perdamaian Gaza diinisiasi setelah berakhirnya konflik besar antara Israel dan Hamas, dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian serta stabilitas jangka panjang. Dewan ini akan terdiri dari sejumlah pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk membantu rekonstruksi dan pengelolaan sementara Gaza.
Semula, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dianggap sebagai calon anggota utama dan diproyeksikan untuk berperan dalam dewan tersebut. Blair menyatakan bahwa gagasan ini merupakan peluang terbaik untuk mengakhiri penderitaan yang dialami Gaza setelah dua tahun berturut-turut dalam konflik. Namun, keterlibatannya akhirnya mendapat penolakan dari beberapa negara Timur Tengah yang masih menyimpan keraguan atas perannya di masa lalu.
Peran dan Harapan untuk Dewan Perdamaian
Menurut pengumuman dari Presiden Trump, Dewan Perdamaian Gaza akan dikoordinasi oleh para pemimpin dari negara-negara kunci di dunia. Trump menyatakan, “Para pemimpin terpenting dari negara-negara terpenting akan menjadi bagian dari dewan ini.” Hal ini mengindikasikan bahwa Dewan Perdamaian Gaza akan terdiri atas tokoh-tokoh berpengaruh yang dapat memberikan solusi nyata bagi masalah Gaza.
Dalam hal ini, Keir Starmer dipandang sebagai tokoh yang memiliki hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat, meski Inggris telah berbeda pandangan dengan AS terkait pengakuan negara Palestina. Posisi Starmer juga dinilai strategis karena dapat menjembatani hubungan diplomatik di kawasan Timur Tengah.
Tanggapan Pemerintah Inggris
Di Parlemen Inggris, Menteri Luar Negeri Yvette Cooper mengungkapkan dukungan Inggris terhadap rencana 20 poin yang dimaksudkan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Ia menegaskan bahwa situasi di Gaza masih sangat rapuh dan dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam dukungan kemanusiaan dan pelucutan senjata dari Hamas.
Cooper menekankan pentingnya persatuan komunitas internasional dalam mendukung perdamaian tersebut. Meski begitu, pemerintah Inggris belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keikutsertaan Keir Starmer dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Susunan Dewan dan Langkah Selanjutnya
Selain Starmer dan Blair, rencana awal juga mencakup penasihat Presiden Trump seperti Jared Kushner dan pengusaha Steve Witkoff dalam dewan eksekutif terpisah. Pengaturan ini dibuat untuk mengakomodasi keberatan negara-negara tertentu terhadap figur-figur yang dianggap kontroversial.
Berikut gambaran sederhana mengenai struktur Dewan Perdamaian Gaza:
- Anggota Dewan Perdamaian: Pemimpin dunia dari negara-negara utama.
- Dewan Eksekutif: Tokoh senior seperti penasihat Trump dan pengusaha.
- Tugas: Mengawasi pengelolaan sementara Gaza dan rekonstruksi pasca-konflik.
- Target: Mendorong perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Gaza.
Pengumuman resmi mengenai keanggotaan dewan diharapkan akan muncul dalam waktu dekat. Ini menunjukkan adanya minat internasional yang kuat terhadap keterlibatan langsung dalam proses perdamaian di kawasan tersebut.
Penawaran posisi kepada Keir Starmer menunjukkan upaya internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi masalah geopolitik di Timur Tengah. Dengan keterlibatan aktor global seperti Inggris dan Amerika Serikat, Dewan Perdamaian Gaza memiliki potensi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam stabilitas regional.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com-
-
-
-
