Calon Perdana Menteri Thailand dari Partai Alternatif, Mongkolkit Suksintharanont, mengajukan usulan kontroversial agar perempuan di Thailand diperbolehkan memiliki hingga empat suami. Usulan ini disampaikan dalam konteks mendorong kesetaraan gender menjelang Pemilu Thailand yang akan digelar pada 8 Februari 2026.
Mongkolkit menilai bahwa perempuan harus diberikan hak yang setara dalam hal perkawinan. Ia mencontohkan hukum Islam yang mengizinkan pria memiliki empat istri, lalu mengusulkan agar perempuan juga boleh mempunyai beberapa suami asalkan semua pihak menyetujui hubungan tersebut.
Menurut Mongkolkit, usul poliandri ini adalah bagian dari platform resmi partainya terkait pemerataan hak gender. Pernyataan ini disampaikan melalui media sosial pada 13 Januari 2026 dan langsung memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat Thailand.
Rekaman digital menunjukkan lebih dari 5.500 interaksi dan ribuan komentar dari publik. Sebagian kecil masyarakat melihat ide ini sebagai langkah progresif dalam memperjuangkan kesetaraan. Namun, mayoritas lebih skeptis dan menilai usulan tersebut sebagai strategi politik untuk menarik perhatian pemilih.
Tokoh politik ini dikenal kerap melontarkan gagasan yang tidak konvensional. Beberapa contoh ide lainnya yang pernah diusulkannya antara lain bila Thailand membentuk angkatan luar angkasa, membangun kekuatan militer dengan persenjataan nuklir, serta memberi insentif bagi perempuan yang bersedia melahirkan untuk menangani masalah krisis populasi.
Pernah pula ia menuntut kewajiban olahraga harian bagi pekerja sebagai syarat kenaikan gaji. Namun, hingga saat ini Mongkolkit belum menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme hukum maupun sosial pelaksanaan poliandri akan diterapkan di Thailand.
Konteks politik Thailand saat ini sedang mengalami ketegangan. Pada 11 Desember 2025, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengumumkan pembubaran parlemen. Sesuai aturan, pemilu harus dilakukan dalam rentang waktu 45 hingga 60 hari setelah pembubaran tersebut.
Usulan Mongkolkit menjadi titik sorotan baru di tengah persaingan politik yang ketat. Publik kini menunggu apakah ide poliandri ini dapat meningkatkan elektabilitasnya atau justru menjadi bumerang yang merugikan kampanyenya.
Pengusulan hak perempuan untuk memiliki empat suami memperlihatkan dinamika perkembangan wacana gender dan hukum perkawinan di Thailand menjelang pemilu penting. Isu ini juga membuka ruang dialog tentang kesetaraan gender yang lebih mendalam di masyarakat Thailand.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
