Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) meningkatkan upaya penanganan kasus-kasus korupsi besar dengan kerugian mencapai Rp1.154 triliun dalam enam tahun terakhir. Fokus utamanya adalah pemulihan aset dan pemberantasan sindikat korupsi yang merugikan negara secara signifikan.
Ketua MACC, Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam Baki, menyatakan bahwa lembaganya akan memaksimalkan sumber daya untuk mengadili para koruptor serta mengembalikan dana yang dicuri demi kepentingan rakyat. Penanganan ini menjadi prioritas utama dalam Rencana Strategis MACC 2026-2030.
Strategi Tiga Pilar MACC untuk Berantas Korupsi
MACC mengadopsi "Pendekatan Tiga Pilar" yang menitikberatkan pada pencegahan, pendeteksian, dan penindakan korupsi. Strategi ini ditujukan untuk menghadapi kompleksitas kejahatan finansial yang terus berkembang. Fokus utama disasar pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap tindak korupsi.
Sektor berisiko tinggi tersebut meliputi pengadaan pemerintah yang sering menjadi sasaran sindikat korupsi melalui proyek monopoli, kartel, dan korupsi dalam skala besar. Selain itu, sektor penegakan hukum turut diawasi ketat untuk mengatasi kejahatan terkait penyelundupan, perjudian, perdagangan manusia, dan korupsi di wilayah perbatasan.
Pemulihan Aset dan Penegakan Hukum
Undang-undang Malaysia, khususnya Akta Komisi Anti-Korupsi Malaysia 2009 (Akta 694), memberikan dasar hukum bagi MACC untuk menyita dan membekukan aset hasil kejahatan korupsi. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk mengembalikan kerugian negara yang sebelumnya sulit terlacak.
Dalam pelaksanaannya, MACC berupaya bukan hanya menangkap koruptor, tetapi juga melakukan pemulihan aset secara optimal. Pendekatan ini penting untuk memastikan uang negara yang dicuri kembali ke tangan pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Perlunya Fokus pada Dana Publik dan Kebocoran Anggaran
Azam Baki menegaskan bahwa pengelolaan dana publik dan alokasi khusus pemerintah merupakan area krusial yang membutuhkan pengawasan ketat. Potensi kebocoran dana dalam sektor ini dapat berdampak buruk bagi kebijakan publik dan kesejahteraan rakyat.
Dengan mengerahkan energi dan sumber daya lebih besar, MACC ingin mengurangi praktik korupsi yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi di sektor publik.
Langkah Malaysia Sebagai Contoh bagi Negara Lain
Pendekatan agresif Malaysia dalam mengatasi korupsi besar patut menjadi contoh bagi negara lain, termasuk Indonesia. Fokus pada koruptor kelas kakap dan upaya pemulihan aset secara sistematis dapat menjadi model efektif dalam memerangi pelanggaran keuangan publik.
Pemberantasan korupsi yang terorganisir dan penyitaan aset hasil kejahatan adalah elemen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, strategi Malaysia memberikan pelajaran penting terkait kolaborasi antara hukum dan kebijakan anti-korupsi yang terarah.
Upaya Malaysia memburu koruptor dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan keseriusan mereka dalam menjaga integritas pemerintahan. Pendekatan terstruktur dan berbasis hukum ini memungkinkan tindakan cepat dan tepat sasaran dalam memperkuat tata kelola negara.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
