Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kritik keras terkait wacana untuk mengambil alih Greenland secara militer. Upaya ini berpotensi memicu konflik langsung dengan NATO karena Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark, anggota aliansi tersebut.
Anggota Parlemen AS dari Partai Republik, Michael McCaul, memperingatkan bahwa invasi militer ke Greenland bisa menghancurkan NATO. McCaul menegaskan Amerika Serikat sudah memiliki akses militer penuh ke wilayah itu lewat perjanjian dengan Denmark. Ia mengatakan, "Jika presiden melakukan invasi militer, itu akan membalikkan Pasal 5 NATO dan berpotensi memicu perang dengan aliansi."
Menurut McCaul, ada cara lain untuk meningkatkan kehadiran militer di Greenland tanpa harus menyerang atau mengambil alih wilayah tersebut secara paksa. Ia menyatakan, "Jika kita ingin menempatkan lebih banyak militer, kita bisa melakukannya tanpa invasi. Membeli Greenland adalah hal lain, tapi saat ini tidak ada penjual yang bersedia."
Senator Partai Demokrat Chris Van Hollen juga mengkritik rencana tersebut dan menilai alasan kegentingan keamanan yang dikemukakan Presiden Trump tidak jujur. Van Hollen menyatakan Denmark dan Greenland sudah memberikan izin penuh untuk tindakan pertahanan guna menjaga keamanan AS dan NATO. Ia mengatakan, "Wacana penguasaan Greenland lebih terkait dengan perebutan sumber daya mineral daripada keamanan nasional."
Van Hollen menilai langkah Trump mirip dengan alasan politik yang tidak relevan saat masuk ke Venezuela. Dia mengungkapkan, "Donald Trump ingin menguasai sumber daya di Greenland, bukan untuk alasan keamanan seperti yang dia klaim."
Mengenai kemungkinan pencegahan Kongres terhadap penggunaan kekuatan militer dalam menguasai Greenland, Van Hollen mendorong penerapan Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution). Ia mengatakan Kongres bisa memotong dana militer terkait Greenland dan mengambil tindakan hukum untuk membatasi langkah eksekutif.
Namun Van Hollen juga mengkritik sikap sejumlah anggota Partai Republik yang berbicara keras menentang, namun kurang berani saat harus memberikan suara praktis di parlemen. Hal ini menunjukkan ketegangan politik internal di AS terkait kebijakan luar negeri yang kontroversial.
Dampak Strategis dan Politik Penguasaan Greenland
- Greenland seluas 2,1 juta km² memiliki lokasi strategis di antara Amerika Utara dan Eropa.
- Wilayah ini kaya akan mineral langka dan sumber daya alam penting bagi teknologi dan energi masa depan.
- Denmark sebagai anggota NATO berhak atas keputusan atas kedaulatan Greenland, yang mempersulit klaim sepihak AS.
- Invasi militer berpotensi melanggar Pasal 5 NATO yang mengatur solidaritas dan pertahanan kolektif antaranggota.
- Ketegangan ini dapat mengguncang kestabilan aliansi dan memperbesar risiko konflik global.
Wacana ini menampilkan konflik kepentingan antara isu pertahanan militer dan eksploitasi sumber daya alam. Sementara AS sudah memiliki hak akses militer untuk mempertahankan kepentingannya, cara paksa seperti invasi dapat mengancam hubungan internasional dan keamanan global.
Hingga kini, pembicaraan resmi antara AS, Denmark, dan Greenland masih menjadi kunci penyelesaian. Langkah yang lebih diplomatis dan berdasarkan perjanjian internasional dianggap sebagai jalan terbaik untuk menghindari eskalasi ketegangan. Pengamat politik menilai pembelian atau kesepakatan damai lebih memungkinkan dibandingkan penggunaan kekerasan.
Selain risiko geopolitik, wacana pengambilalihan Greenland juga menguji kesolidan dan visi aliansi NATO. Dalam konteks global yang semakin kompleks, menjaga keharmonisan antaranggota menjadi prioritas utama untuk mencegah konflik berskala besar.
