Ketika Hossein Mahmoudi, seorang pria berusia 36 tahun, tewas dalam gelombang protes anti-pemerintah di Iran, keluarganya menghadapi trauma yang lebih dalam. Ia ditembak mati oleh pasukan keamanan di Falavarjan, dekat kota Isfahan, pada tanggal 8 Januari. Namun, keluarganya baru bisa mengangkat jenazahnya satu minggu kemudian, setelah mengalami tekanan dari pihak berwenang.
Pihak berwenang awalnya enggan menyerahkan jenazah Mahmoudi. Mereka hanya memberikan jenazah setelah keluarga membayar biaya sebesar 2.400 euro dan diancam untuk tidak berbicara secara terbuka tentang kasus ini. Hal ini diungkap oleh LSM berbasis di Norwegia, Iran Human Rights (IHR), yang melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.
Tekanan dan Pemerasan terhadap Keluarga Korban
Menurut kelompok hak asasi, pengalaman keluarga Mahmoudi merupakan contoh umum dari perlakuan yang dialami banyak keluarga korban. Mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan jenazah orang terkasih akibat membludaknya jumlah korban yang masuk ke ruang jenazah. Kondisi ini diperparah dengan tekanan dan intimidasi berlapis dari pihak berwenang.
Aktivis menyebutkan, para keluarga tidak hanya ditekan secara psikologis, tetapi juga mengalami pemerasan finansial. Mereka dipaksa membayar biaya besar untuk mengambil jenazah dan dipaksa menyatakan secara salah bahwa korban adalah anggota pasukan keamanan seperti milisi Basij. Selain itu, mereka dilarang mengadakan pemakaman secara layak.
Amnesty International menyatakan bahwa pemerintah Iran menjalankan kampanye sistematis yang penuh intimidasi dan pemaksaan terhadap keluarga korban. “Keluarga diberitahu jenazah tidak akan diserahkan kecuali mereka membayar biaya yang sangat tinggi dan menandatangani pernyataan palsu,” ungkap Amnesty.
Paksaan untuk Mengubah Identitas Korban
PBB melalui pelapor khusus hak asasi manusia untuk Iran, Mai Sato, melaporkan adanya laporan bahwa pemerintah memaksa keluarga mengaku bahwa korban adalah anggota Basij yang tewas akibat kerusuhan yang dilakukan oleh demonstran. Selain itu, mereka juga dipaksa membayar sejumlah uang agar jenazah dapat diambil.
Praktek-praktek ini dinilai sangat kejam karena memperparah kesedihan keluarga yang sedang berduka. Dalam satu kasus, sebuah keluarga belum dapat mengangkat jenazah orang terdekatnya selama lebih dari dua minggu karena mereka tidak mampu membayar biaya yang diminta.
Data Kematian dan Versi Pemerintah
Pemerintah Iran mengakui bahwa ribuan orang meninggal dunia selama unjuk rasa tersebut, dengan angka resmi mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun, otoritas menyatakan sebagian besar korban adalah anggota pasukan keamanan atau warga sipil yang terbunuh akibat kerusuhan massa.
Kelompok hak asasi menolak angka resmi tersebut dan memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar, bahkan mencapai puluhan ribu. Mereka juga menegaskan bahwa kebanyakan korban merupakan demonstran yang ditembak langsung oleh pasukan keamanan.
Kasus Lain dan Kondisi Pemakaman
Kelompok hak asasi Hengaw menyoroti kasus Ali Taherkhani, pria berusia 31 tahun yang ditembak dan dihantam oleh pasukan keamanan di kota Takestan, barat laut Teheran. Jenazahnya baru dikembalikan setelah keluarga membayar setara dengan 18.000 euro dan melepaskan spanduk belasungkawa. Pemakamannya berlangsung di bawah pengawasan ketat, hanya dihadiri oleh empat anggota keluarga di tengah penjagaan militer.
Seringkali keluarga harus mencari di antara banyak jenazah yang disimpan dalam ruang pendingin rumah mayat selama beberapa hari agar bisa mengenali jenazah kerabatnya. Untuk mengangkat jenazah, mereka dipaksa membayar, menandatangani pernyataan palsu, atau mengaku bahwa korban adalah anggota basij yang tewas akibat aksi kerusuhan.
Pembatasan Pemakaman dan Pengamanan Ketat
Pemerintah Iran sengaja membatasi pelaksanaan pemakaman agar tidak menjadi ajang protes. Pemakaman yang menurut tradisi Islam harus dilakukan segera setelah kematian, justru dijadwalkan di tengah malam dan di bawah pengawasan pasukan keamanan yang ketat.
Video yang beredar pada 11 Januari di makam utama Teheran, Behesht-e Zahra, menunjukkan para pelayat yang marah meneriakkan slogan menentang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Amnesty International juga melaporkan adanya penguburan massal untuk menghindari pemakaman yang bersifat pribadi dan mungkin memicu kerusuhan.
Taktik intimidasi dan pemaksaan ini menjadi beban tambahan bagi keluarga korban yang sudah mengalami duka mendalam. Kondisi ini menggambarkan bagaimana otoritas di Iran mencoba mengendalikan narasi dan menekan potensi perlawanan dari masyarakat pasca demonstrasi berdarah.
