Jaksa di Hongaria telah mengajukan tuntutan terhadap Wali Kota Budapest, Gergely Karácsony, terkait perannya dalam penyelenggaraan acara Pride LGBTQ+ tahunan ke-30 di kota tersebut. Tuntutan ini muncul meskipun ada larangan kontroversial dari pemerintah yang melarang penyelenggaraan acara tersebut.
Karácsony menyatakan bahwa penuntut ingin menghukum dirinya secara finansial tanpa melalui persidangan hanya karena mengadakan pawai kebebasan terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Ia menambahkan, kehadiran ratusan ribu peserta membuat hari itu menjadi momen yang luar biasa dan tak terlupakan.
Pada tahun lalu, parlemen Hongaria mengesahkan undang-undang yang melarang acara Pride dan memperbolehkan penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi para peserta event itu. Kebijakan ini memicu kecaman dari kelompok hak asasi dan beberapa kalangan politik karena dianggap sebagai tindakan represif terhadap komunitas LGBTQ+.
Kantor Kejaksaan Budapest mengonfirmasi kepada media internasional bahwa mereka telah mengajukan dakwaan terhadap Karácsony yang bertanggung jawab dalam mengorganisasi dan memimpin acara Pride tersebut. Meski ada pelarangan resmi, ribuan orang tetap berkumpul di ibu kota pada tanggal 28 Juni untuk merayakan kegiatan tersebut.
Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Solidaritas dengan Budapest Pride” dan mengacungkan poster bergambar Perdana Menteri Viktor Orbán dengan tanda larangan. Pemerintah Orbán dikenal kerap menerapkan kebijakan anti-LGBTQ+ dengan alasan perlindungan anak-anak dan keluarga.
Sejak 2020, Hongaria melarang adopsi oleh pasangan sesama jenis, dengan dalih menjaga keselamatan anak-anak dan stabilitas keluarga. Setahun kemudian, distribusi konten terkait homoseksualitas atau perubahan gender kepada anak-anak di bawah 18 tahun juga dilarang, walaupun Komisi Eropa menilai langkah ini melanggar beberapa aturan Uni Eropa.
Orbán menyambut baik pelarangan Pride dan menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan membiarkan “ideologi woke membahayakan anak-anak.” Pernyataan ini menunjukkan sikap tegasnya dalam meneruskan kebijakan anti-LGBTQ+.
Menanggapi tuntutan terhadap Karácsony, Vula Tsetsi, salah satu ketua Partai Hijau Eropa, membela tindakan wali kota Budapest. Ia menyebut Karácsony telah menjalankan tugas seorang pemimpin demokratis dengan melindungi hak, martabat, dan keselamatan warganya.
Karácsony berjanji untuk terus memperjuangkan kebebasan berekspresi, meskipun menghadapi ancaman dan sanksi. Ia menegaskan bahwa perlawanan adalah kewajiban ketika pemerintah mengkhianati warga yang hanya ingin hidup, mencintai, dan bahagia.
Kasus ini menjadi cerminan ketegangan yang berlangsung di Hongaria terkait hak-hak LGBTQ+ dan kebebasan sipil. Dukungan internasional terus mengalir bagi mereka yang menghadapi pembatasan kebebasan dalam konteks pemerintahan yang semakin konservatif.
