Parlemen Israel dijadwalkan menggelar pemungutan suara awal terhadap draft anggaran negara untuk tahun 2026. Pemungutan suara ini menjadi ujian krusial bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang tengah menghadapi ketegangan politik di dalam koalisinya.
Pengesahan anggaran ini wajib dilakukan sebelum akhir Maret, jika tidak akan memicu pemilihan parlemen dini. Namun, proses persetujuan terhambat oleh perpecahan dalam koalisi, terutama perdebatan terkait kewajiban dinas militer bagi siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks.
Selama lebih dari dua tahun, partai-partai dalam koalisi Netanyahu berselisih terkait perang di Gaza dan gencatan senjata Oktober lalu. Partai-partai ultra-Ortodoks menuntut pengecualian wajib militer bagi siswa seminari, yang menimbulkan gesekan dengan mitra koalisi lain dan oposisi.
Netanyahu menyatakan harapannya agar anggaran dapat disahkan, seraya mengungkapkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pemilihan umum sebelum jadwal Oktober. Ia mengingatkan bahwa saat ini situasi sangat sensitif dan pemilihan dini justru akan memperburuk kondisi politik.
Pemungutan suara kemungkinan berlangsung Rabu malam hingga Kamis pagi setelah diskusi panjang di parlemen. Isu utama yang mengancam stabilitas koalisi adalah rancangan undang-undang tentang wajib militer yang memperdebatkan pengecualian siswa seminari.
Koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan partai ultra-Ortodoks, seperti United Torah Judaism (UTJ), yang bersikeras menuntut pengecualian tersebut. Namun, partai sayap kanan lain dan oposisi menegaskan bahwa semua pria, termasuk dari komunitas ultra-Ortodoks, harus berbagi beban militer, apalagi setelah perjuangan dua tahun di Gaza dan Lebanon yang menewaskan sekitar 1.000 tentara Israel.
Perwakilan UTJ menyatakan partai belum mengambil keputusan resmi terkait dukungan terhadap anggaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dilaporkan menegaskan pada partai ultra-Ortodoks bahwa suara mereka pada pengesahan anggaran tidak boleh dikaitkan dengan undang-undang wajib militer. Ia menandaskan, jika anggaran tidak lolos, maka negara harus menghadapi pemilihan ulang.
Meski mendapatkan persetujuan awal, draft anggaran masih harus melewati dua putaran pemungutan suara lagi sebelum batas waktu Maret berakhir agar bisa diberlakukan sebagai undang-undang. Anggaran yang diajukan mencakup belanja negara sebesar 662 miliar shekel, atau setara sekitar 214 miliar dolar, tidak termasuk pembayaran hutang.
Batas defisit anggaran ditetapkan sebesar 3,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang dinilai Bank Israel terlalu tinggi. Gubernur Bank Israel Amir Yaron menyatakan anggaran memang harus disahkan meski banyak catatan, namun batas defisit tidak boleh bertambah karena dapat meningkatkan beban hutang negara.
Defisit anggaran 2025 menurun menjadi 4,7% dari PDB, turun dari 6,8% pada 2023. Kenaikan pengeluaran pertahanan selama dua tahun terakhir akibat perang di Gaza menjadi penyebab utama defisit membengkak. Meskipun gencatan senjata Oktober lalu sebagian besar menghentikan pertempuran, pelanggaran masih terjadi di kedua pihak.
Situasi ini menunjukkan kompleksitas politik dan ekonomi yang harus dihadapi pemerintahan Netanyahu dalam menjaga stabilitas negara. Pengesahan anggaran 2026 menjadi kunci agar Israel terhindar dari pemilihan umum dini yang bisa menambah ketidakpastian.
