Wali Kota Budapest, Gergely Karacsony, didakwa oleh kejaksaan Hongaria atas perannya dalam mengorganisir aksi pendukung hak-hak LGBTQ+ yang dilarang. Kejaksaan mengajukan denda tanpa menggelar persidangan terkait pelanggaran pengorganisasian aksi yang dilarang itu.
Pada Juni lalu, ribuan orang tetap melakukan pawai Pride meski polisi menetapkan larangan, sehingga menjadi salah satu demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Karacsony dianggap melanggar hukum karena mengatur dan memimpin pertemuan publik yang dilarang.
Dia berusaha melewati larangan tersebut dengan mendaftarkan pawai Pride sebagai acara kota yang menurutnya tidak memerlukan izin. Namun, polisi melarang acara itu dengan alasan undang-undang perlindungan anak, meskipun pawai tetap berlangsung secara damai.
Dalam sebuah unggahan di Facebook resmi, Karacsony menyatakan, “Saya berubah dari tersangka yang bangga menjadi terdakwa yang bangga.” Ia menilai ini adalah konsekuensi mempertahankan kebebasan diri sendiri dan orang lain di Hongaria saat ini.
Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban selama dekade terakhir secara konsisten membatasi hak komunitas LGBTQ+. Pada Maret 2025, parlemen mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pelarangan pawai Pride dengan alasan perlindungan anak.
Langkah tersebut mendapat kritik luas karena dianggap bagian dari tindakan membatasi kebebasan demokrasi. Hal ini terjadi menjelang pemilihan umum pada April mendatang, di mana Orban menghadapi tantangan berat setelah 16 tahun berkuasa.
Survei menunjukkan Partai Tisza dari kubu tengah-kanan memiliki keunggulan 9 hingga 12 poin dibandingkan partai Fidesz yang dipimpin Orban. Situasi ini menjadi latar belakang politik yang memanas terkait kasus dakwaan terhadap Karacsony.
Berikut beberapa fakta penting terkait kasus ini:
1. Karacsony didakwa dan diusulkan denda tanpa persidangan.
2. Pawai Pride dilarang dengan alasan perlindungan anak.
3. Aksi tetap berlangsung damai meskipun mendapat larangan.
4. Undang-undang baru memungkinkan pelarangan pawai berdasarkan alasan tersebut.
5. Pemilihan umum mendatang menambah tensi politik dalam kasus ini.
Kasus ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan sipil dan regulasi pemerintah nasionalis di Hongaria. Peristiwa tersebut juga memperlihatkan bagaimana isu hak LGBTQ+ menjadi bagian penting dari dinamika politik di ibu kota Budapest. Pemerintah dan oposisi diperkirakan akan terus memantau dan menanggapi perkembangan hukum yang menimpa wali kota tersebut menjelang pemilihan umum.
