China baru-baru ini mengumumkan penyelidikan terhadap Zhang Youxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) yang memiliki posisi sangat strategis dalam pengawasan militer negara tersebut. Penyelidikan ini menyoroti tuduhan pelanggaran disiplin serius dan dugaan korupsi yang melibatkan Zhang serta jenderal CMC lainnya, Liu Zhenli.
Zhang Youxia dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang dekat dengan Presiden Xi Jinping. Kejatuhan seorang jenderal senior dengan kedekatan tersebut menunjukkan betapa kuat dan luasnya kampanye anti-korupsi di militer yang dipimpin Xi. Langkah ini juga semakin menguatkan kekuasaan presiden atas angkatan bersenjata China.
Tuduhan dan Dampaknya
Kementerian Pertahanan China secara resmi menyatakan kedua jenderal “diduga melakukan pelanggaran serius terhadap hukum dan disiplin”. Ini merupakan istilah umum yang digunakan untuk kasus korupsi dalam tubuh militer China. Selain itu, sebuah editorial dari surat kabar militer PLA Daily menuduh keduanya merusak sistem tanggung jawab tertinggi di bawah kepemimpinan Xi.
Menurut laporan Wall Street Journal, Zhang bahkan dituduh membocorkan informasi penting terkait program senjata nuklir China kepada Amerika Serikat. Namun, laporan ini belum dapat dikonfirmasi secara independen. Kementerian Pertahanan China pun mengimbau publik untuk menghindari spekulasi liar terkait tuduhan ini.
Pengamat menilai kejatuhan Zhang adalah sebuah kejutan besar dengan dampak yang mendalam. Hua Po, seorang analis independen dari Beijing, memberi penilaian bahwa peristiwa ini membawa dampak strategis yang luas. Steve Tsang, Direktur SOAS China Institute, mengingatkan bahwa sanksi terhadap Zhang menjadi sinyal bagi seluruh jajaran militer bahwa tidak ada jenderal yang aman dari tindakan pengawasan keras Xi.
Konsolidasi Kekuasaan di Militer
Beberapa jenderal senior lainnya di CMC telah lebih dulu digulingkan setelah terdakwa kasus korupsi, termasuk mantan Menteri Pertahanan Wei Fenghe dan Li Shangfu. Jika Zhang dan Liu resmi dicopot, CMC yang seharusnya beranggotakan tujuh orang hanya akan menyisakan Xi dan kepala anti-korupsi Zhang Shengmin sebagai figur publik yang diketahui.
Niklas Swanstrom dari Institute for Security and Development Policy (ISDP) menyebut situasi ini sebagai bentuk kontrol personal maksimum atas kekuatan militer China. Menurut Tsang, pengganti jenderal-jenderal yang dibersihkan kemungkinan besar adalah sosok yang loyal dan tidak berani menentang Xi.
Implikasi Bagi Kesiapan Militer
Meskipun terjadi guncangan di jajaran pimpinan, kondisi kesiapan militer China sejauh ini tidak terlihat mengalami gangguan signifikan. James Char dari Nanyang Technological University (NTU) di Singapura menyebut Angkatan Bersenjata China masih mampu beroperasi secara normal. Struktur komando memang menghadapi gangguan jangka pendek, namun upaya pembersihan korupsi diyakini bisa memberikan manfaat jangka panjang.
Ada kekhawatiran bahwa sentralisasi kekuasaan bisa mengurangi keberanian anggota militer untuk memberikan saran yang tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan Xi. Observasi lain menyebut bahwa otoritas militer akan semakin terpusat, "militer hanya akan patuh kepada Xi dan mengikuti arahan langsung dari presiden," sebagaimana diungkapkan oleh Hua Po.
Strategi Militer dan Hubungan Internasional
Meski berubah dalam struktur kepemimpinan, komunikasi militer China dengan negara lain dipastikan tetap berjalan. Juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan PLA akan terus melakukan dialog dan pertukaran dengan militer negara lain.
China juga menargetkan dua tujuan utama untuk PLA: menyelesaikan modernisasi militer pada 2035 dan menjadi kekuatan perang kelas dunia pada pertengahan abad ini. Pandangan ini tetap menjadi fokus tanpa gangguan walau ada pergolakan dalam kepemimpinan militer.
Pengaruh Terhadap Strategi Taiwan
Dalam beberapa tahun terakhir, PLA meningkatkan frekuensi dan luasnya latihan militer sekitar Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya. Beijing menyatakan ingin mewujudkan reunifikasi damai, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan kekerasan.
Para ahli menilai invasi penuh ke Taiwan dalam waktu dekat terbilang tidak mungkin. Kekosongan komando ahli yang diakibatkan oleh pembersihan pejabat berpengalaman bisa meningkatkan risiko kegagalan operasi militer kompleks. Neil Thomas dari Asia Society menyatakan kurangnya komandan berpengalaman akan memperbesar bahaya bagi Rencana Invasi.
Masalah lain adalah keterbatasan jumlah brigade gabungan amfibi dalam PLA, yang merupakan kekuatan utama untuk invasi pulau. Su Tzu-yun dari Institute for National Defense and Security Research mengingatkan bahwa kegagalan operasi militer terhadap Taiwan akan menjadi bencana politik bagi Xi.
Karena alasan tersebut, penguatan kendali internal dan stabilitas domestik tampaknya lebih prioritas ketimbang melancarkan perang dengan hasil yang belum pasti. Kondisi ini mendukung jalan konservatif dengan fokus pada konsolidasi kekuasaan di dalam negeri.
Pemurnian dan penataan ulang elite militer yang sedang berlangsung mengindikasikan bahwa Xi Jinping bertekad mengawal angkatan bersenjata di bawah kendali ketatnya. Langkah ini membawa perubahan besar dalam dinamika kekuatan militer China yang berimbas pada kebijakan dan strategi negara, terutama dalam menghadapi tantangan seperti Taiwan dan persaingan global.
