Syria secara resmi memberikan kewarganegaraan kepada komunitas Kurdi secara langsung menyusul keberhasilan militer pemerintah dalam menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Demokratik Suriah (SDF). Langkah ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Syria sebagai bagian dari upaya integrasi dan konsolidasi kendali atas negara setelah perang saudara berkepanjangan.
Menteri Dalam Negeri Anas Khattab menerbitkan keputusan yang mewajibkan pelaksanaan segera penerapan kewarganegaraan bagi semua etnis Kurdi yang tinggal di Syria, termasuk yang sebelumnya dicatat sebagai warga tanpa kewarganegaraan. Penerapan kebijakan ini ditargetkan selesai pada tanggal 5 Februari sebagai batas waktu finalisasi.
Pengakuan Bahasa dan Hak Budaya Kurdi
Beberapa minggu sebelum kebijakan kewarganegaraan, Presiden Ahmed al-Sharaa secara resmi mengakui bahasa Kurdi sebagai salah satu bahasa nasional Syria. Dia juga menetapkan pengembalian status kewarganegaraan bagi seluruh warga Kurdi yang sebelumnya kehilangan hak tersebut. Hal ini turut mengiringi pengumuman gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan SDF.
Pemerintah Syria diperintahkan untuk melindungi budaya dan bahasa masyarakat Kurdi, termasuk penyediaan pengajaran bahasa Kurdi di sekolah-sekolah umum dan swasta yang mayoritas siswanya adalah Kurdi. Decre tersebut juga menetapkan tanggal 21 Maret sebagai hari festival Newroz, yang merupakan perayaan musim semi yang signifikan di komunitas Kurdi dan masyarakat luas di kawasan tersebut.
Perkembangan Militer dan Politik
Serangan cepat militer Syria berhasil memaksa mundurnya pasukan SDF dari sejumlah kota strategis seperti Raqqa dan Deir Ez-Zor. Keberhasilan ini memungkinkan pemerintah pusat di Damaskus mempererat kendali nasional setelah hampir 14 tahun konflik internal.
Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menyatakan apresiasi terhadap kemajuan militer yang dicapai oleh militer Syria meskipun AS sebelumnya mendukung SDF. Namun, laporan masih menunjukkan adanya kesulitan signifikan di kalangan warga Kurdi, termasuk kelangkaan pangan dan perpindahan penduduk akibat ketegangan yang terus berlangsung di wilayah utara.
Instruksi Implementasi dan Hubungan Internasional
Otoritas yang berwenang didorong untuk segera menyusun panduan teknis pelaksanaan aturan kewarganegaraan ini. Pemerintah juga berupaya memastikan bahwa penerapan langkah tersebut berjalan optimal untuk mendukung stabilisasi sosial dan politik di wilayah yang terdampak konflik.
Dalam konteks internasional, Presiden al-Sharaa bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas masa depan Syria dan keberadaan pasukan Rusia di negara tersebut. Putin memuji usaha al-Sharaa dalam menstabilkan Syria. Sejak perubahan rezim di Damaskus pada Desember 2024, Rusia terus mempererat hubungan dan mempertahankan kehadiran militer guna memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah.
Langkah pemberian kewarganegaraan secara langsung kepada minoritas Kurdi menunjukkan upaya pemerintah Syria untuk merangkul kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Kebijakan ini juga menandai langkah konkret menuju rekonsiliasi dan pemulihan pasca-konflik yang tengah berlangsung.
