Myanmar baru saja menyelesaikan pemilihan umum yang dibagi dalam tiga tahap, hasilnya menunjukkan kemenangan besar bagi partai yang didukung militer. Proses pemilu ini berlangsung di tengah kondisi perang saudara dan tindakan penindasan luas yang melanda negara tersebut.
Partai Union and Solidarity Development Party (USDP) meraih mayoritas kursi yang signifikan di kedua kamar legislatif Myanmar. Dari 263 kursi di kamar bawah Pyithu Hluttaw, USDP menguasai 232 kursi, sedangkan di kamar atas Amyotha Hluttaw, mereka berhasil mendapatkan 109 dari 157 kursi yang diumumkan sejauh ini.
Menurut laporan media pro-militer, parlemen Myanmar dijadwalkan berkumpul pada Maret untuk memilih presiden baru. Pemerintahan hasil pemilu ini akan mulai berkuasa pada April, meneruskan kontrol pasca-kudeta militer empat tahun lalu yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Kudeta militer yang terjadi menyebabkan ketidakstabilan politik dan memicu pemberontakan nasional. PBB mencatat sekitar 3,6 juta orang telah mengalami pengungsian akibat konflik tersebut. Pemerintah militer mengklaim pemilu berlangsung bebas dan adil, tetapi banyak pihak meragukan hal tersebut karena pengawasan yang ketat dan kekerasan yang masih berlangsung.
Beberapa kelompok dan negara mengutuk pemilu ini sebagai proses yang bermasalah dan tidak sah. Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) maupun badan HAM PBB tidak memberikan dukungan karena banyak penduduk, khususnya minoritas seperti etnis Rohingya, dikeluarkan dari proses pemungutan suara. Sebagian besar mereka tidak memiliki kewarganegaraan atau berada dalam pengungsian luar negeri.
Menurut laporan kantor HAM PBB, setidaknya 170 warga sipil tewas akibat serangan udara selama periode pemilu. Selain itu, sekitar 400 orang ditangkap terkait berbagai insiden selama proses berlangsung. Volker Turk, kepala hak asasi manusia PBB, menyatakan bahwa ketakutan menjadi alasan utama bagi banyak orang dalam memilih untuk ikut atau tidak dalam pemilu.
Dalam sistem politik Myanmar, militer otomatis memiliki 25% kursi legislatif, sehingga kendali tetap berada di tangan militer meskipun pemerintahan sipil terbentuk resmi. USDP sendiri didirikan pada 2010 sebagai kendaraan politik militer dan didominasi oleh mantan perwira tinggi Angkatan Darat Tatmadaw.
USDP mengusung 1.018 calon, atau sekitar satu per lima dari total calon terdaftar, untuk pemilu ini. Kepala junta militer Min Aung Hlaing diperkirakan akan memegang peranan penting dalam pemerintahan baru. Ia membela proses pemilu sebagai langkah menuju stabilitas dan menolak kritik baik dari dalam maupun luar negeri.
Min Aung Hlaing menegaskan militer tetap menjalankan tanggung jawab nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan tanpa kompromi. Ia juga menyatakan akan menyerahkan kewenangan negara kepada pemerintahan terpilih sesuai hasil pemilu.
Partisipasi pemilih mencapai sekitar 55% selama tiga tahap pemilu, lebih rendah dibandingkan angka sekitar 70% pada pemilu sebelumnya, termasuk pada pemilu yang membawa Suu Kyi berkuasa di 2015. Hingga kini, pemungutan suara berhasil dilakukan di 263 dari 330 distrik di seluruh Myanmar.
Pemilu dibatalkan di sejumlah wilayah akibat pertempuran yang terus berlanjut antara militer dengan kelompok bersenjata etnis serta pasukan perlawanan lokal yang terbentuk setelah kudeta. Kondisi ini membatasi cakupan pemilu dan memperparah situasi politik secara keseluruhan.
-
-
-
-
