Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh Kurdi dan pemerintah pusat di Damaskus mencapai kesepakatan baru untuk menstabilkan gencatan senjata yang mengakhiri konflik bersenjata selama beberapa minggu terakhir. Kesepakatan ini mencakup langkah-langkah awal integrasi antara kedua belah pihak guna mencapai stabilitas dan persatuan wilayah di Suriah yang selama ini dilanda perang saudara hampir 14 tahun.
Kesepakatan terbaru ini muncul setelah SDF kehilangan sebagian besar wilayahnya di timur laut Suriah akibat serangan militer pemerintah sejak awal Januari. Menurut pernyataan resmi SDF, kedua pihak akan menarik pasukan dari garis depan, sementara aparat keamanan dari Kementerian Dalam Negeri Suriah akan memasuki kota al-Hassakeh dan Qamishli yang sebelumnya tidak bisa mereka masuki. Polisi lokal Kurdi pun tetap berpatroli di sana sebagai bagian dari pengaturan keamanan bersama.
Langkah Integrasi Militer dan Administratif
Proses integrasi akan dimulai dengan pembentukan divisi militer baru yang terdiri atas tiga brigade SDF di provinsi Hassakeh. Selain itu, akan dibentuk brigade SDF dalam satu divisi di provinsi Aleppo. Struktur ini menandai upaya bagi dua kekuatan berbeda untuk bersatu di bawah satu komando militer negara. Sementara itu, institusi lokal yang selama ini dikelola oleh pemerintah otonom Kurdi di utara Suriah juga akan dilibatkan dalam institusi negara pusat secara bertahap.
Poin penting dalam kesepakatan adalah perlindungan hak sipil dan pendidikan bagi rakyat Kurdi, serta jaminan pengembalian bagi mereka yang diungsikan selama konflik. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjawab tuntutan sosial dan budaya masyarakat Kurdi di tengah proses reintegrasi wilayah.
Dinamik Integrasi dan Kontroversi
Sementara pemerintah Suriah menegaskan bahwa mantan pejuang SDF akan bergabung dengan tentara Suriah secara individu setelah melewati pemeriksaan keamanan, SDF menginginkan agar unit-unit mereka tetap memiliki identitas dan kesatuan dalam pembentukan brigade. Hal ini mencerminkan kompromi antara keinginan otonomi militer Kurdi dan kontrol pemerintah pusat.
Salah satu aspek yang belum dibahas secara rinci adalah masa depan unit tempur perempuan dalam SDF. Kelompok ini merupakan simbol keberanian dan peranan perempuan dalam konflik, tetapi pihak Damaskus yang konservatif menolak kehadiran perempuan dalam pertempuran bersenjata. Seorang pejabat tinggi dari administrasi otonom Kurdi mengatakan bahwa kemungkinan unit ini akan tetap terintegrasi dalam brigade SDF di wilayah utara.
Peran Internasional dan Dukungan AS
Kesepakatan ini terjadi pada saat Amerika Serikat mengubah pendekatannya terhadap konflik Suriah dengan mendekatkan diri pada pemerintah baru di Damaskus. AS yang selama ini menjadi pendukung utama SDF dalam perang melawan ISIS, berkontribusi mendorong tercapainya kesepakatan damai tanpa intervensi militer langsung. Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyebut perjanjian ini sebagai tonggak bersejarah menuju rekonsiliasi nasional dan stabilitas berkelanjutan.
Presiden interim Suriah baru telah mengeluarkan dekrit yang memperkuat hak-hak Kurdi, termasuk pengakuan bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional bersama Arab, serta menjadikan perayaan Nowruz sebagai hari libur resmi. Dekrit ini juga membatalkan kebijakan lama yang mencabut kewarganegaraan ribuan warga Kurdi berdasarkan sensus pada 1962 di provinsi al-Hasakeh.
Poin-Poin Utama Kesepakatan Baru SDF dan Pemerintah Suriah
- Penarikan pasukan kedua pihak dari garis depan di wilayah Hassakeh dan Qamishli.
- Penempatan aparat keamanan pemerintah di kota-kota utama yang sebelumnya tertutup bagi mereka.
- Pembentukan unit militer baru yang menggabungkan pejuang SDF ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Suriah.
- Integrasi institusi lokal otonom Kurdi ke dalam institusi negara.
- Jaminan hak sipil dan pendidikan bagi rakyat Kurdi dan pemulangan pengungsi.
- Pengakuan bahasa Kurdi dan perayaan budaya Kurdi sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Kesepakatan ini menandai perkembangan signifikan dalam penyelesaian konflik kompleks di Suriah. Meski masih ada tantangan dalam pelaksanaan integrasi dan perbedaan pandangan, inisiatif ini membuka peluang bagi stabilitas dan rekonsiliasi yang lebih luas di negara yang telah terkoyak selama lebih dari satu dekade. Monitoring dari komunitas internasional dan aktor regional akan sangat menentukan kelancaran proses ini ke depan.