Pada awal 2024, staf U.S. Agency for International Development (USAID) menyusun peringatan kepada pejabat tinggi pemerintahan Joe Biden mengenai kondisi di Gaza Utara yang telah berubah menjadi “Apocalyptic Wasteland.” Warga di wilayah tersebut menghadapi kekurangan pangan dan bantuan medis yang parah, berdasarkan laporan hasil misi kemanusiaan PBB yang berlangsung pada Januari dan Februari.
Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan serangan militer Israel ke Jalur Gaza, kondisi di lapangan sangat memburuk. Staf PBB yang mengunjungi Gaza menemukan tulang manusia di jalanan, mayat-mayat yang ditinggalkan dalam mobil, serta kebutuhan mendesak akan makanan dan air bersih yang aman. Namun, laporan ini tidak disebarluaskan secara luas di dalam pemerintah Amerika Serikat karena diblokir oleh Duta Besar AS untuk Yerusalem, Jack Lew, dan deputinya, Stephanie Hallett.
Penolakan Penyebaran Peringatan Kemanusiaan
Peringatan yang dikirim awal tahun itu adalah salah satu dari lima laporan yang mencatat memburuknya kondisi kesehatan, pangan, dan sanitasi di Gaza akibat kampanye militer Israel. Informasi tersebut sangat rinci dan menunjukkan gambaran mengerikan di lapangan, yang seharusnya bisa menjadi tanda peringatan penting bagi pejabat tinggi AS. Namun, Lew dan Hallett menilai laporan itu kurang seimbang dan khawatir akan reaksi politik, sehingga menahan penyebaran laporan tersebut.
Menurut beberapa mantan pejabat AS, laporan ini dapat memperdalam pengawasan terhadap National Security Memorandum yang dikeluarkan oleh Biden, yang mengatur pemberian intelijen dan senjata kepada Israel dengan syarat kepatuhan pada hukum internasional. Namun, upaya penyampaian fakta ini tetap terhalang, sehingga pengakuan resmi atas realitas krisis kemanusiaan di Gaza tidak muncul dalam lingkup pemerintahan lebih luas.
Krisis Kemanusiaan di Gaza Yang Meningkat
Pada Januari 2024, kedutaan AS di Yerusalem memang menyetujui distribusi laporan lain yang membahas ketidakamanan pangan di Gaza, yang mencapai meja briefing harian Presiden. Laporan tersebut memperingatkan risiko kelaparan yang parah di Gaza Utara dan penurunan pasokan pangan secara signifikan di wilayah selatan, sebuah indikasi memburuknya situasi makanan di seluruh Jalur Gaza.
Beberapa pejabat senior di Gedung Putih, termasuk deputi penasihat keamanan nasional, Jon Finer, terkejut dengan percepatan penurunan kondisi pangan tersebut. Namun, keterbatasan akses langsung ke Gaza selama pertempuran sengit menyebabkan kurangnya informasi dari sumber pertama, dan banyak laporan kemanusiaan yang bergantung pada data dari PBB dan organisasi kemanusiaan internasional.
Pentingnya Keahlian Kemanusiaan Yang Terabaikan
Meski laporan kemanusiaan menunjukkan kondisi gawat, banyak suara ahli kemanusiaan di dalam pemerintah AS merasa diabaikan dan disisihkan. Mantan anggota tim respons bencana USAID mengatakan bahwa keahlian kemanusiaan sering kali diblokir atau diabaikan saat diskusi kebijakan berlangsung. Menurut sumber lainnya, skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap laporan USAID, yang banyak mengandalkan informasi pihak ketiga, membuat proses pengambilan keputusan menjadi rumit dan penuh ketegangan internal.
Salah satu contoh adalah permintaan Hallett untuk mengubah atau menyunting beberapa laporan, dengan alasan informasi tersebut sudah banyak tersedia di media. Ketakutan bahwa laporan yang terlalu sensitif dapat mengganggu negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera menjadi alasan tambahan pemblokiran.
Dinamika Politik dan Pengaruhnya Terhadap Bantuan Kemanusiaan
Perang Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas menyerap perhatian dan dukungan kuat dari pemerintahan Biden terhadap Israel, yang berujung pada polarisasi dalam Partai Demokrat AS sendiri. Survei mengungkapkan mayoritas Demokrat merasa respons militer Israel di Gaza berlebihan, dan Amerika Serikat sebaiknya membantu warga Gaza yang menghadapi kelaparan. Namun, pembatasan informasi internal mengenai kondisi Gaza telah membatasi perdebatan terbuka tentang kebijakan AS di wilayah tersebut.
Pemblokiran laporan-laporan kemanusiaan penting ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keseimbangan dalam penyajian fakta kepada pembuat kebijakan. Laporan yang detail dan valid ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama, terutama dalam situasi kemanusiaan yang mengancam jiwa banyak warga sipil.
Relevansi Informasi dan Tantangan Akses
Ketergantungan AS pada informasi dari United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) dan organisasi kemanusiaan lainnya dari luar Gaza menimbulkan keraguan di kalangan pejabat terkait validitas data. Pembatasan akses fisik ke medan perang membuat informasi real-time menjadi langka dan menghambat respons cepat. Hal ini juga menimbulkan gesekan dengan utusan khusus Timur Tengah pemerintahan Biden yang sering mempertanyakan keakuratan data USAID, menurut beberapa mantan pejabat.
Secara keseluruhan, penahanan informasi terkait kondisi mengerikan di Gaza Utara selama konflik berdampak pada risiko kegagalan dalam mengambil langkah kemanusiaan yang tepat dan cepat. Situasi tersebut menyoroti pentingnya pengakuan serta distribusi data kemanusiaan secara transparan agar dapat memitigasi krisis yang berpotensi menjadi bencana kemanusiaan lebih parah lagi.
